Page 388 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 388
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku kecewa karena perusahaan asing lebih
memilih berinvestasi di negara lain ketimbang Indonesia. Dia mendapat laporan dari Bank Dunia
bahwa 33 perusahaan yang keluar dari China, justru berinvestasi ke negara-negara tetangga.
"23 (perusahaan) memilih (investasi) di Vietnam, 10 lainnya perginya ke Malaysia, Thailand, dan
Kamboja. Enggak ada yang ke kita," jelas Jokowi saat memimpin rapat terbatas antisipasi
perkembangan perekonomian di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (4/9).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini ada persoalan serius sehingga para investor enggan
menanamkan modalnya di Indonesia. Jokowi menyebut perusahaan asing tersebut memilih
Vietnam lantaran waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan perizinan hanya dua bulan.
"Kita bisa bertahun-tahun, penyebabnya hanya itu, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, saya
suruh kumpulkan regulasi-regulasi ya itu (untuk sederhanakan)," kata Jokowi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil
menyambut baik pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober lalu.
Menurutnya, UU anyar ini akan menyinkronkan 79 peraturan perundang-undangan yang selama
ini menghambat iklim investasi.
"Dalam UU Cipta Kerja ini akan memperbaiki 79 UU yang tumpang tindih. Maka iklim investasi
akan lebih mudah," ujar dia dalam Konferensi Pers dengan tema Klaster Pertanahan dan Tata
Ruang dalam UU Cipta Kerja, Jumat, (16/10).
Sofyan mengatakan, selama ini mengurus perizinan berusaha di dalam negeri sangatlah tidak
mudah. Diantaranya karena regulasi yang tumpang tindih, sehingga membuat investor enggan
menanamkan modalnya di Indonesia.
"Karena negeri kita dirantai berbagai aturan. Penuh dengan aturan regulasi tumpang tindih, ada
Permen PP, Perda dan lainnya," tegasnya.
Padahal, sambung dia, Indonesia terus dihadapkan pada persoalan ketenagakerjaan. Dimana
lapangan kerja yang tersedia saat ini tidak mampu menyerap tingginya angka pencari kerja baru,
termasuk kelompok pengangguran yang terus bertambah di tengah pandemi Covid-19.
"Pada saat ini lebih dari 7 juta orang nganggur. Kemudian ada 2,7 juta tenaga baru dan 3,5 juta
pengangguran terdampak Covid-19. Tidak kah tersentuh nurani kita," paparnya.
Oleh karena itu, dia meminta polemik atas pengesahan UU Cipta Kerja dapat segera diselesaikan.
Sehingga percepatan penyusunan berbagai aturan dapat segera diselesaikan oleh pemerintah.
"Nanti kalau tidak puas atau ada aturan silahkan bisa disampaikan ke Mahkamah Konstitusi.
Kalau tidak puas dengan aturan turunan atau PP silahkan sampaikan ke pemerintah dengan
baik," tutupnyaReporter: SulaemanSumber: Merdeka.comOmnibus Law Undang-Undang (UU)
Cipta Kerja dipercaya bisa meningkatkan serapan tenaga kerja, termasuk kelompok
pengangguran yang terus bertambah di tengah pandemi Covid-19. UU ini juga dipercaya bisa
meningkatkan produktivitas pekerja Indonesia.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, saat ini ada
sekitar 7 juta orang, mulai dari Aceh sampai Papua yang sedang mencari lapangan pekerjaan.
Sedangkan angkatan kerja per tahun sekitar 2,9 juta orang.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 3,5 juta tenaga kerja terkena PHK. Di
sisi lain Kadin Indonesia mencatat sekitar 5 juta orang yang terkena PHK. Maka total lapangan
pekerjaan yang perlu disiapkan oleh pemerintah mencapai 15 juta jiwa.
387
