Page 393 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 393

BAHLIL: UU CIPTA KERJA PERMUDAH ANAK MUDA JADI PENGUSAHA

              Kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  Bahlil  Lahadalia  menjelaskan,  Undang-
              Undang (UU) Cipta Kerja dilatarbelakangi kondisi objektif bangsa Indonesia. Saat ini, sebanyak
              7 juta tenaga kerja dari Aceh sampai Papua tengah mencari lapangan pekerjaan.

              Kemudian, kata dia, angkatan kerja per tahun sekitar 2,9 juta. Belum lagi kondisi pandemi Covid-
              19 yang berdampak bagi pekerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, sebanyak
              3,5 juta tenaga kerja terkena Pemutusan Hubungab Kerja (PHK).

              Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bahkan mencatat, sekitar 5 juta orang terkena
              PHK. Maka total lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan oleh pemerintah sekitar 15 juta.

              "Untuk  memberikan  solusi  bagi  15  juta  pencari  pekerjaan  ini,  negara  harus  menciptakan
              lapangan pekerjaan. Namun tidak mungkin seluruhnya akan terserap lewat penerimaan PNS
              (Pegawai Negeri Sipil), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), TNI maupun Polri. Oleh karena itu
              timbul satu konsep dasar untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut harus melalui sektor
              swasta," jelas Bahlil melalui siaran pers, Jumat (16/10).

              Instrumen sektor swasta itulah, kata dia, yang dimaksud dengan investasi. Investasi tersebut
              dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

              Bahlil juga meyakinkan kepada para pelajar Indonesia, UU Cipta Kerja ini sangat mendukung
              dan  melindungi  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah  (UMKM).  Ia  berharap,  lulusan  perguruan
              tinggi tidak hanya memilih menjadi karyawan atau pekerja, tapi bisa menjadi pengusaha untuk
              membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

              Selama  ini  menurut  dia,  minimnya  minat  lulusan  perguruan  tinggi  yang  memilih  menjadi
              pengusaha  di  antaranya  karena  pengurusan  perizinan  usaha  yang  berbelit-belit.  "Undang-
              undang ini menjamin adik-adeik setelah lulus kuliah menjadi pengusaha, dengan kemudahan
              yang ada pada undang-undang ini. UMK (Usaha Mikro dan Kecil) hanya perlu NIB (Nomor Induk
              Berusaha).  Semuanya  elektronik  lewat  OSS  (Online  Single  Submission),  3  jam  beres,"  tegas
              Bahlil.

              Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan tentang tingkat
              produktivitas  tenaga  kerja  Indonesia  dibandingkan  dengan  negara-negara  lain  di  ASEAN.
              AdanyaUU  Cipta  Kerjadiharapkan  akan  terus  mendorong  peningkatan  produktivitas  melalui
              berbagai pelatihan sesuai kebutuhan.

              Saat  ini  tercatat  sekitar  56,6  persen  pengangguran  terbuka  berumur  15  hingga  24  tahun.
              Sementara, pekerja tidak penuh, kelompok umur 55 tahun ke atas mengisi 29 persen porsi dalam
              pekerja paruh waktu. Adapun kelompok umur 25 sampai 34 tahun mengisi 26 persen dari seluruh
              pekerja setengah penganggur.

              "Produktivitas angkatan kerja di Indonesia termasuk rendah. Kita masih di bawah Malaysia dan
              Laos, bahkan di bawah rata-rata negara ASEAN," ungkap Anwar.

              UU Cipta Kerja, jelasnya, melindungi tiga posisi ketenagakerjaan. Pertama, masyarakat yang
              belum  bekerja,  maka  pemerintah  menciptakan  lapangan  pekerjaan  melalui  investasi.  Kedua,
              masyarakat yang memiliki pekerjaan mempunyai perlindungan. Ketiga, ketika terjadi pemutusan
              pekerjaan akan tetap terlindungi.







                                                           392
   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398