Page 397 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Kami melihat
pemerintah ingin mendorong peluang ekonomi dan memberikan kemudahan kepada berbagai
pihak untuk berbisnis. Namun di sisi lain, perlu disadari UU ini merupakan integrasi dari berbagai
UU yang menimbulkan kompleksitas tersendiri dari substansi, perspektif hukum dan kepentingan
masyarakat

Ringkasan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil
menyambut baik pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober lalu.
Menurutnya, UU anyar ini akan menyinkronkan 79 peraturan perundang-undangan yang selama
ini menghambat iklim investasi.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, saat ini ada
sekitar 7 juta orang, mulai dari Aceh sampai Papua yang sedang mencari lapangan pekerjaan.
Sedangkan angkatan kerja per tahun sekitar 2,9 juta orang. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mencatat ada 3,5 juta tenaga kerja terkena PHK. Di sisi lain Kadin Indonesia
mencatat sekitar 5 juta orang yang terkena PHK. Maka total lapangan pekerjaan yang perlu
disiapkan oleh pemerintah mencapai 15 juta jiwa.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan
tentang tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain
di ASEAN. Menurutnya, implementasi UU Cipta Kerja diharapkan akan terus mendorong
peningkatan produktivitas melalui berbagai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Saat ini
tercatat sekitar 56,6 persen pengangguran terbuka berumur 15 hingga 24 tahun.

MENTERI ATR SEBUT UU CIPTA KERJA PERBAIKI 79 REGULASI YANG HAMBAT
INVESTASI

Jakarta -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan
A. Djalil menyambut baik pengesahan Undang-Undang (UU)Cipta Kerjaoleh DPR RI pada 5
Oktober lalu. Menurutnya, UU anyar ini akan menyinkronkan 79 peraturan perundang-undangan
yang selama ini menghambat iklim investasi.

"Dalam UU Cipta Kerja ini akan memperbaiki 79 UU yang tumpang tindih. Maka iklim investasi
akan lebih mudah," ujar dia dalam Konferensi Pers dengan tema Klaster Pertanahan dan Tata
Ruang dalam UUCipta Kerja, Jumat, (16/10).

Sofyan mengatakan, selama ini mengurus perizinan berusaha di dalam negeri sangatlah tidak
mudah. Diantaranya karena regulasi yang tumpang tindih, sehingga membuat investor enggan
menanamkan modalnya di Indonesia.

"Karena negeri kita dirantai berbagai aturan. Penuh dengan aturan regulasi tumpang tindih, ada
Permen PP, Perda dan lainnya," tegasnya.

Padahal, sambung dia, Indonesia terus dihadapkan pada persoalan ketenagakerjaan. Dimana
lapangan kerja yang tersedia saat ini tidak mampu menyerap tingginya angka pencari kerja baru,
termasuk kelompok pengangguran yang terus bertambah di tengah pandemi Covid-19.
"Pada saat ini lebih dari 7 juta orang nganggur. Kemudian ada 2,7 juta tenaga baru dan 3,5 juta
pengangguran terdampak Covid-19. Tidak kah tersentuh nurani kita," paparnya.

396