Page 402 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 402
" Omnibus law (UU Cipta Kerja) bukan tidak mungkin cacat prosedural yang artinya juga cacat
konstitusionalitasnya," kata Feri dalam webinar bertajuk Bedah Cluster Omnibus Law Pendapat
Para Ahli, Jumat (16/10/2020).
Kemudian, pembahasan RUU Cipta kerja juga dinilai tertutup dan tidak melibatkan banyak
kelompok masyarakat.
Sementara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan mengatur bahwa masyarakat wajib dilibatkan dalam penyusunan peraturan
perundang-undangan.
Selain itu, proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan
pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
"Saya tidak melihat ada nuansa keterbukaan sedari awal Undang-Undang ini dibahas. Bahkan
tertutup serta terburu-buru," ujar Feri.
Padahal, hal itu tidak boleh dilakukan ketika UU Cipta Kerja telah disetujui oleh DPR dan
pemerintah dalam Rapat Paripurna.
"Dalam pembentukan UU jika kemudian sudah disahkan disetujui bersama maka boleh ada
perbaikan yang sifatnya kesalahan penulisan. Tetapi kalau menambahkan kata, frasa, tanda baca
tidak diperbolehkan. Karena akan menimbulkan perbedaan makna," ucap Feri.
Rancangan UU Cipta Kerja telah disetujui oleh DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna,
Senin (5/10/2020).
Setelah disahkan, UU Cipta Kerja sempat dikoreksi. Bahkan berbedar draf UU Cipta Kerja dalam
berbagai versi jumlah halaman.
Saat ini, draf UU Cipta Kerja yang telah selesai direvisi setebal 812 halaman sudah diserahkan
ke Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani.
401
