Page 398 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Oleh karena itu, dia meminta polemik atas pengesahan UUCipta Kerjadapat segera diselesaikan.
Sehingga percepatan penyusunan berbagai aturan dapat segera diselesaikan oleh pemerintah.
"Nanti kalau tidak puas atau ada aturan silahkan bisa disampaikan ke Mahkamah Konstitusi.
Kalau tidak puas dengan aturan turunan atau PP silahkan sampaikan ke pemerintah dengan
baik," tutupnyaReporter: SulaemanSumber: Merdeka.comOmnibus Law Undang-Undang (UU)
Cipta Kerja dipercaya bisa meningkatkan serapan tenaga kerja, termasuk kelompok
pengangguran yang terus bertambah di tengah pandemi Covid-19. UU ini juga dipercaya bisa
meningkatkan produktivitas pekerja Indonesia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, saat ini ada
sekitar 7 juta orang, mulai dari Aceh sampai Papua yang sedang mencari lapangan pekerjaan.
Sedangkan angkatan kerja per tahun sekitar 2,9 juta orang. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mencatat ada 3,5 juta tenaga kerja terkena PHK. Di sisi lain Kadin Indonesia
mencatat sekitar 5 juta orang yang terkena PHK. Maka total lapangan pekerjaan yang perlu
disiapkan oleh pemerintah mencapai 15 juta jiwa.

"Untuk memberikan solusi bagi 15 juta pencari pekerjaan ini, maka negara harus menciptakan
lapangan pekerjaan. Namun tidak mungkin seluruhnya akan terserap lewat penerimaan PNS
(Pegawai Negeri Sipil), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), TNI maupun Polri. Oleh karena itu
untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut harus melalui sektor swasta. Instrumen sektor
swasta inilah yang dimaksud dengan investasi, karena investasi ini yang dapat menciptakan
lapangan pekerjaan," ujar Bahlil, Jumat (16/10/2020).

Lanjutnya, Bahlil juga meyakinkan kepada para pelajar Indonesia bahwa UU kontroversial itu ini
sangat mendukung dan melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sehingga lulusan
perguruan tinggi tidak hanya memilih menjadi karyawan atau pekerja, namun bisa menjadi
pengusaha untuk membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

"Undang-undang ini menjamin adek-adek setelah lulus kuliah menjadi pengusaha, dengan
kemudahan yang ada pada undang-undang ini. UMK (Usaha Mikro dan Kecil) hanya perlu NIB
(Nomor Induk Berusaha). Semuanya elektronik lewat OSS (Online Single Submission), 3 jam
beres," tegasnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan
tentang tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain
di ASEAN. Menurutnya, implementasi UU Cipta Kerja diharapkan akan terus mendorong
peningkatan produktivitas melalui berbagai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Saat ini
tercatat sekitar 56,6 persen pengangguran terbuka berumur 15 hingga 24 tahun.

Kemudian, untuk pekerja tidak penuh, kelompok umur 55 tahun ke atas mengisi 29 persen porsi
dalam pekerja paruh waktu dan kelompok umur 25-34 tahun mengisi 26 persen dari seluruh
pekerja setengah penganggur.

"Produktivitas angkatan kerja di Indonesia termasuk rendah, kita masih di bawah Malaysia dan
Laos, bahkan di bawah rata-rata negara ASEAN," ungkapnya.

Pun, UU yang terus menuai polemik ini diklaim melindungi tiga posisi ketenagakerjaan. Pertama,
masyarakat yang belum bekerja, maka pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan melalui
investasi. Kedua, masyarakat yang memiliki pekerjaan mempunyai perlindungan. Ketiga, ketika
terjadi pemutusan pekerjaan akan tetap terlindungi.

"Kami melihat pemerintah ingin mendorong peluang ekonomi dan memberikan kemudahan
kepada berbagai pihak untuk berbisnis. Namun di sisi lain, perlu disadari UU ini merupakan
integrasi dari berbagai UU yang menimbulkan kompleksitas tersendiri dari substansi, perspektif
hukum dan kepentingan masyarakat," tutupnya. Reporter: SulaemanSumber: Merdeka.com.
397