Page 395 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 395
Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Tasikmalaya.comd alam artikel "Rakyat Masih Gigih Tolak
UU Cipta Kerja, Puan Maharani Maju untuk Menggandeng Kaum Buruh", Puan Maharani juga
menyebut peran pekerja yang dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja.
"Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat
dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan
untuk memperinciUU Cipta Kerja," ujarnyaPuan Maharani.
Ia akan memastikan bahwa DPRRI akan mengawal hingga mengawasi penerapan UU Cipta Kerja
agar tetap mengutamakan kepentingan rakyat.
Bahkan ia menyebut akan membahas turunan UU Cipta Kerja secara transparan dan terbuka
dengan disaksikan masyarakat melalui siaran langsung di lamanDPRRI.
DPRRI membentuk Tim Perumus bersama kelompok pekerja yang merasa belum diakomodasi
pemerintah, demi untuk menampung aspirasi rakyat.
Puan meyakinkan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja akan dibahas untuk memberikan
manfaat yang adil bagi semua pihak.
Aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh di antaranya adalah tentang pengupahan,
tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja
dan waktu kerja.
Tak hanya itu, ia menegaskan soal keuntungan Negara jika UU Cipta Kerja disetujui oleh berbagai
elemen masyarakat.
"UU Cipta Kerja tidak hanya bertujuan menarik investasi dan meningkatkan daya saing
Indonesia, melainkan juga untuk memperluas lapangan kerja yang baik," ungkapnya.***(Rahmi
Nurlatifah/Pikiranrakyat-Tasikmalaya.com).
394
