Page 390 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Judul Kemenaker Akui Implementasi UU PMI Masih Bermasalah
Nama Media republika.co.id
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qiaj7z396/kemenaker-akui-implementasi-
uu-pmi-masih-bermasalah
Jurnalis Agus Yulianto
Tanggal 2020-10-16 18:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Hal ini harus menjadi prioritas pemikiran kita bersama, agar
dapat memberi kejelasan kepada pemerintah daerah dan juga memberi kepastian berusaha
kepada stakeholder kita, khususnya kepada P3MI

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini penting agar kita mempunyai big data
yang real time. Karena data yang valid berdampak pada keputusan yang benar

positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Pesan Presiden sangat jelas dan tegas, jangan pernah
ada lagi PMI kita yang dianiaya di luar negeri. Jangan sampai PMI kita dibebani dengan berbagai
biaya dan hutang yang pada akhirnya memupus mimpi-mimpi mereka untuk sejahtera,
membajak harapan mereka untuk menjadikan keluarga mereka lebih sejahtera'

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan bersama BP2MI mengadakan Rapat Koordinasi di Jakarta. Rakor
tersebut membahas implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (PMI), yang sampai saat ini masih terkendala di lapangan.

Pembukaan Rakor dihadiri Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah; Kepala BP2MI, Benny
Rhamdani; Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono; Dirjen Binalattas, Budi Hartawan;
dan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemnaker.

KEMENAKER AKUI IMPLEMENTASI UU PMI MASIH BERMASALAH

Kementerian Ketenagakerjaan bersama BP2MI mengadakan Rapat Koordinasi di Jakarta. Rakor
tersebut membahas implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (PMI), yang sampai saat ini masih terkendala di lapangan.

389