Page 375 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmengungkapkan, sejumlah persoalan menyangkut
implementasi UU PPMI yang perlu penanganan segera, seperti pelaksanaan tentang pasal 39
huruf o.

MenurutMenakerIda, pasal tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah pusat mempunyai tugas
dan tanggung jawab menyediakan dan memfasilitasi pelatihan CPMI melalui pelatihan vokasi
yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan. Namun dalam praktiknya, belum ada
kejelasan, baik dari tingkat pusat sampai ke provinsi, kabupaten/kota.

"Hal ini harus menjadi prioritas pemikiran kita bersama, agar dapat memberi kejelasan kepada
pemerintah daerah dan juga memberi kepastian berusaha kepada stakeholder kita, khususnya
kepada P3MI," kata Menaker Ida.

Persoalan lain yang dikemukakan Menaker Ida, ialah tentang interkoneksi sistem. Ia
mengatakan, sampai saat ini, interkoneksi sistem masih menjadi persoalan karena terlalu
banyaknya sistem yang ada dalam birokrasi.
Ia menginginkan semua sistem yang terlibat dalam proses penempatan PMI berpusat pada
SISNAKER yang sudah dibuat di Kemnaker.

Menurutnya, SISNAKER yang telah dibuat dan masih terus dikembangkan ini pada hakikatnya
merupakan suatu ekosistem dalam rangkaian layanan ketenagakerjaan, dari mulai layanan antar
kerja, informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan, perantaraan kerja, pelatihan,
sertifikasi, hingga wajib lapor ketenagakerjaan. "Hal ini penting agar kita mempunyai big data
yang real time. Karena data yang valid berdampak pada keputusan yang benar," ucapnya.

Selain kedua persoalan di atas, ia juga menyinggung sulitnya klaim di BPJS Ketenagakerjaan,
pembebasan biaya penempatan PMI, dan pemberdayaan PMI dan keluarga.

Sementara Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, menyatakan, terdapat tiga Rancangan Peraturan
Pemerintah sebagai amanat UU No. 18/2017 yang masih belum diselesaikan. Padahal, kata
Benny, tiga RPP itu sangat dibutuhkan pada waktu sekarang ini.

374