Page 444 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 444
KEPALA BKPM KLAIM UU CIPTA KERJA JADI SOLUSI 15 JUTA PENCARI KERJA
Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dipercaya bisa meningkatkan serapan tenaga
kerja, termasuk kelompok pengangguran yang terus bertambah di tengah pandemi Covid-19.
UU ini juga dipercaya bisa meningkatkan produktivitas pekerja Indonesia.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, saat ini ada
sekitar 7 juta orang, mulai dari Aceh sampai Papua yang sedang mencari lapangan pekerjaan.
Sedangkan angkatan kerja per tahun sekitar 2,9 juta orang.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 3,5 juta tenaga kerja terkena PHK. Di
sisi lain Kadin Indonesia mencatat sekitar 5 juta orang yang terkena PHK. Maka total lapangan
pekerjaan yang perlu disiapkan oleh pemerintah mencapai 15 juta jiwa.
"Untuk memberikan solusi bagi 15 juta pencari pekerjaan ini, maka negara harus menciptakan
lapangan pekerjaan. Namun tidak mungkin seluruhnya akan terserap lewat penerimaan PNS
(Pegawai Negeri Sipil), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), TNI maupun Polri. Oleh karena itu
untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut harus melalui sektor swasta. Instrumen sektor
swasta inilah yang dimaksud dengan investasi, karena investasi ini yang dapat
menciptakanlapangan pekerjaan," ujar Bahlil, Jumat (16/10/2020).
Lanjutnya, Bahlil juga meyakinkan kepada para pelajar Indonesia bahwa UU kontroversial itu ini
sangat mendukung dan melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sehingga lulusan
perguruan tinggi tidak hanya memilih menjadi karyawan atau pekerja, namun bisa menjadi
pengusaha untuk membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
"Undang-undang ini menjamin adek-adek setelah lulus kuliah menjadi pengusaha, dengan
kemudahan yang ada pada undang-undang ini. UMK (Usaha Mikro dan Kecil) hanya perlu NIB
(Nomor Induk Berusaha). Semuanya elektronik lewat OSS (Online Single Submission), 3 jam
beres," tegasnya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan
tentang tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain
di ASEAN.
Menurutnya, implementasi UU Cipta Kerja diharapkan akan terus mendorong peningkatan
produktivitas melalui berbagai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Saat ini tercatat sekitar
56,6 persen pengangguran terbuka berumur 15 hingga 24 tahun.
Kemudian, untuk pekerja tidak penuh, kelompok umur 55 tahun ke atas mengisi 29 persen porsi
dalam pekerja paruh waktu dan kelompok umur 25-34 tahun mengisi 26 persen dari seluruh
pekerja setengah penganggur.
"Produktivitas angkatan kerja di Indonesia termasuk rendah, kita masih di bawah Malaysia dan
Laos, bahkan di bawah rata-rata negara ASEAN," ungkapnya.
Pun, UU yang terus menuai polemik ini diklaim melindungi tiga posisi ketenagakerjaan. Pertama,
masyarakat yang belum bekerja, maka pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan melalui
investasi. Kedua, masyarakat yang memiliki pekerjaan mempunyai perlindungan. Ketiga, ketika
terjadi pemutusan pekerjaan akan tetap terlindungi.
"Kami melihat pemerintah ingin mendorong peluang ekonomi dan memberikan kemudahan
kepada berbagai pihak untuk berbisnis. Namun di sisi lain, perlu disadari UU ini merupakan
integrasi dari berbagai UU yang menimbulkan kompleksitas tersendiri dari substansi, perspektif
hukum dan kepentingan masyarakat," tutupnya. Reporter: SulaemanSumber: Merdeka.com.
443
