Page 447 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

outsourching harus jadi pegawai tetap. Dia juga mendapatkan jaminan-jaminan. Khusus untuk
Ketenagakerjaan itu ada di Bab IV, pasalnya hanya ada empat pasal dari 80 sampai 84.
Soal pesangon, malah kita tambahkan [aturan] jaminan kehilangan pekerjaan. Di dalam [pasal]
jaminan kehilangan pekerjaan itu ada [diberikan] pelatihan, ada pembayaran pesangon enam
kali, yang sebetulnya sudah diujicobakan di Kartu Pra-Kerja.

Ada kritikan juga soal penghapusan AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan).

AMDAL tetap ada. Jadi kalau ada yang bilang AMDAL tidak ada, itu hoaks. Basis AMDAL di UU
ini adalah risiko K3L (Kesehatan, Keselamatan, Kecelakaan Kerja, dan Kerusakan Lingkungan).
Kalau lingkungan rusak, bisa dikenai pasal perdata dan pidana.

Kalau ada yang meninggal akibat kecelakaan kerja bisa dijatuhi hukum yang maksimal.
Sebelumnya AMDAL diberikan tergantung kepada konsultan, kini dipermudah basisnya.
Berapa target kenaikan jumlah penanaman modal asing (PMA) lewat adanya UU Ciptaker?

Biasanya, targetPMAitukan dari keseluruhan [target investasi] sebesar 48% dalam satu tahun.
Tentu dalam situasi ini kan agak tertekan ke bawah. Kita ingin dengan diketemukannya vaksin
atau kita bisa akses vaksin, kon-fiden dari para pengusaha ini bisa kembali. Kita berharap, UU
ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di 4,5%-5%. Sebab dengan pertumbuhan tersebut,
bisa tercipta 2,5 juta lapangan pekerjaan per tahun.

Ada pengakuan anggota Dewan bahwa mereka tidak mendapatkan drafnya saat pengesahan.

Apakah ini berarti ada cacat prosedur di sini?

Tentu itu kan harusnya dari fraksi masing-masing. Kalau fraksi yang lain kan, sekarang kan
semuanya model elektronik, jadi bisa mencetak [draft] masing-masing, bisa [pula] lihat di gadget
masing-masing.

Berarti tidak ada salah atau cacat prosedur dari pemerintah?

Ini kan pembahasannya di DPR. Pemerintah baru menerima dokumen dari DPR kan hari ini.

Sejumlah pihak mewacanakan akan melakukan judicial review (JR) UU Ciptaker ke MK. Namun
pemerintah dituduh menghalangi upaya JR. Tanggapan Anda?

Namanya proses hukum, ya semua berjalan sesuai dengan peraturan yang ada di prosedur
hukum.

Presiden menyatakan aturan turunan diselesaikan dalam waktu tiga bulan sejak Ciptaker
diundangkan. Bagaimana cara mewujudkan target ini?
Tentu nanti kita ada regulasi, baik PP maupun Perpres. Sejumlah 37 PP dan lima Perpres itu
diharapkan diselesaikan secara bertahap sampai dengan tiga bulan. Jadi nanti akan dipilah-pilah,
mana yang bisa diselesaikan duluan, mana yang bisa diselesaikan belakangan. Pertama, dengan
pertimbangan skala prioritas. Kedua, melihat kesiapan kementerian dan lembaga.

Aturan turunan mana yang sudah dilakukan pembahasannya?

Beberapa sudah siap terkait dengan [aturan] pemerintah daerah. Tadi kita sosialisasi dengan
Ke-mendagri, seluruh gubernur, dan Forkopimda. Konsep dari Kemendagri relatif siap. Ini akan
dibahas dengan forum asosiasi, baik asosiasi gubernur, maupun asosiasi bupati dan wali kota.

Caption: Aksi unjuk rasa buruh menolak pengesahan UU Cipta Kerja di Serang, Bante

446