Page 451 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Dia juga mengatakan sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan,
pembahasan rancangan UU Cipta Kerja sudah dilakukan dengan partisipasi publik yang
melibatkan serikat pekerja, pengusaha dan akademisi.

LUHUT BANTAH UU CIPTA KERJA DIKERJAKAN TERBURU-BURU

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan UU
Cipta Kerja tidak dikerjakan buru-buru karena inisiasinya bahkan telah dilakukan sejak dia
menjabat sebagai Menko Polhukam pada 2015.

"Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak saya Menko Polhukam, Presiden
sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut. Akhirnya kita cari bentuknya dan
ketemulah apa yang disebut Omnibus ini," kata Luhut, dikutip Antara, Jumat (16/10).
Dia menjelaskan, kala itu dia mengumpulkan pakar-pakar hukum dalam inisiasi Omnibus Law.
Namun, pembahasan baru benar-benar dikerjakan lebih lanjut setelahPilpres 2019. "Jadi tidak
ada yang tersembunyi. Semua terbuka, semua diajak omong. Tapi kan tidak semua juga bisa
diajak omong. Ada keterbatasan," imbuhnya.

Luhut mengatakan dalam pembahasannya, tidak semua pihak pula sepakat. Dia pun mengakui
itulah ciri demokrasi yang tidak pernah bulat. Dia juga mengakui Omnibus Law Cipta kerja tidak
sempurna.
Namun, dia memastikan kekurangan-kekurangan yang ada akan diatur kemudian dalam aturan
turunan berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan
Menteri (Permen). "Kalau itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tengah mempersiapkan
Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
Menurutnya, aturan tersebut rencananya diselesaikan pada akhir Oktober dan penyusunannya
akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan, termasuk serikat
pekerja/buruh serta pengusaha.

Dia juga mengatakan sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan,
pembahasan rancangan UU Cipta Kerja sudah dilakukan dengan partisipasi publik yang
melibatkan serikat pekerja, pengusaha dan akademisi.
"Pemerintah menegaskan sekali lagi bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja telah melibatkan
partisipasi publik. Untuk klaster ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan mengundang
pemangku kepentingan ketenagakerjaan apakah itu serikat pekerja/buruh, pengusaha bahkan
mengundang akademisi dari perguruan tinggi dan mendengarkan aspirasi dari International
Labour Organization (ILO)," kata Ida.

[azz]Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

450