Page 456 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 456

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan
              tentang tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain
              di  ASEAN.Menurutnya,  implementasi  UU  Cipta  Kerja  diharapkan  akan  terus  mendorong
              peningkatan produktivitas melalui berbagai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Saat ini
              tercatat sekitar 56,6 persen pengangguran terbuka berumur 15 hingga 24 tahun.



              BOS BKPM SOAL UU CIPTA KERJA: NEGARA HARUS CIPTAKAN LAPANGAN
              PEKERJAAN

              Kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  Bahlil  Lahadalia  menyambut  baik
              pengesahan  Undang-Undang  (UU)  Cipta  Kerja  oleh  DPR  RI  pada  tanggal  5  Oktober  lalu.
              Menurutnya  implementasi  UU  anyar  ini  akan  meningkatkan  serapan  tenaga  kerja,  termasuk
              kelompok pengangguran yang terus bertambah di tengah pandemi Covid-19.

              Dia menjelaskan, saat ini ada sekitar 7 juta, mulai dari Aceh sampai Papua yang sedang mencari
              lapangan pekerjaan. Sedangkan angkatan kerja per tahun sekitar 2,9 juta.

              Lalu, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 3,5 juta tenaga kerja terkena PHK, di sisi lain
              KADIN mencatat sekitar 5 juta orang yang terkena PHK. Maka total lapangan pekerjaan yang
              perlu disiapkan oleh pemerintah mencapai 15 juta jiwa.

              "Untuk memberikan solusi bagi 15 juta pencari pekerjaan ini, maka negara harus menciptakan
              lapangan pekerjaan. Namun tidak mungkin seluruhnya akan terserap lewat penerimaan PNS
              (Pegawai Negeri Sipil), BUMN (Badan Usaha Milik Negara),TNImaupun Polri. Oleh karena itu
              untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut harus melalui sektor swasta. Instrumen sektor
              swasta  inilah  yang  dimaksud  dengan  investasi, karena  investasi  ini  yang  dapat  menciptakan
              lapangan pekerjaan," ujar Bahlil, Jumat (16/10).

              Dia  juga  meyakinkan  kepada  para  pelajar  Indonesia  bahwa  UU  kontroversial  itu  ini  sangat
              mendukung  dan  melindungi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM).  Sehingga  lulusan
              perguruan  tinggi  tidak  hanya  memilih  menjadi  karyawan  atau  pekerja,  namun  bisa  menjadi
              pengusaha untuk membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

              "Undang-undang  ini  menjamin  adek-adek  setelah  lulus  kuliah  menjadi  pengusaha,  dengan
              kemudahan yang ada pada undang-undang ini. UMK (Usaha Mikro dan Kecil) hanya perlu NIB
              (Nomor Induk Berusaha). Semuanya elektronik lewat OSS (Online Single Submission), 3 jam
              beres," tegasnya.

              Tingkatkan Produktivitas

              Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan
              tentang tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain
              di ASEAN.

              Menurutnya,  implementasi  UU  Cipta  Kerja  diharapkan  akan  terus  mendorong  peningkatan
              produktivitas melalui berbagai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Saat ini tercatat sekitar
              56,6 persen pengangguran terbuka berumur 15 hingga 24 tahun.

              Kemudian, untuk pekerja tidak penuh, kelompok umur 55 tahun ke atas mengisi 29 persen porsi
              dalam pekerja paruh waktu dan kelompok umur 25-34 tahun mengisi 26 persen dari seluruh
              pekerja setengah penganggur. "Produktivitas angkatan kerja di Indonesia termasuk rendah, kita
              masih di bawah Malaysia dan Laos, bahkan di bawah rata-rata negara ASEAN," ungkapnya.




                                                           455
   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461