Page 450 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 450
Judul Luhut Bantah UU Cipta Kerja Dikerjakan Terburu-buru
Nama Media merdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/luhut-bantah-uu-cipta-kerja-
dikerjakan-terburu-buru.html
Jurnalis Siti Nur Azzura
Tanggal 2020-10-16 13:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak saya Menko Polhukam, Presiden
sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut. Akhirnya kita cari bentuknya dan
ketemulah apa yang disebut Omnibus ini
negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Jadi
tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka, semua diajak omong. Tapi kan tidak semua juga
bisa diajak omong. Ada keterbatasan
neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Kalau
itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah menegaskan sekali lagi bahwa
proses penyusunan RUU Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik. Untuk klaster
ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan mengundang pemangku kepentingan
ketenagakerjaan apakah itu serikat pekerja/buruh, pengusaha bahkan mengundang akademisi
dari perguruan tinggi dan mendengarkan aspirasi dari International Labour Organization (ILO)
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan UU
Cipta Kerja tidak dikerjakan buru-buru karena inisiasinya bahkan telah dilakukan sejak dia
menjabat sebagai Menko Polhukam pada 2015.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tengah mempersiapkan
Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
Menurutnya, aturan tersebut rencananya diselesaikan pada akhir Oktober dan penyusunannya
akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan, termasuk serikat
pekerja/buruh serta pengusaha.
449
