Page 475 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

SURVEI: HANYA 31 PERSEN PUBLIK TAHU UU CIPTA KERJA, HAMPIR SEMUA
MENDUKUNG
Sejumlah demonstrasi belakangan ini terjadi setelah DPR mengesahkan Omnibus Law UU Cipta
Kerja. Namun, ternyata hanya sedikit publik yang benar-benar mengetahui isi UU tersebut.

Temuan survei Indometer menunjukkan sedikit sekali publik yang mendengar atau mengetahui
tentang omnibus law. Hanya 31,2 persen publik yang tahu, sebagian besar sebanyak 68,8 persen
mengaku sama sekali tidak tahu.

"Hanya 30-an persen publik yang mengetahui tentang omnibus law RUU Cipta Kerja," kata
Direktur Eksekutif Survei Indometer Leonard SB dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat.

Di antara yang mengetahui itu, lanjut dia, hampir semuanya menyatakan setuju dengan omnibus
law.
"Sebanyak 90,1 persen publik setuju, hanya 8,6 persen yang terang-terangan menolak, dan
sisanya 1,3 persen tidak tahu/tidak menjawab," tutur-nya.

Hal itu, kata Leonard, menjadi catatan kritis bagi pemerintah, di mana rumusan kebijakan yang
dinilai sangat strategis kurang dikomunikasikan kepada publik.

"Simpang siurnya informasi menyebabkan muncul banyak tudingan hoaks terhadap isi omnibus
law yang beredar," ucap Leonard menjelaskan.

Seperti diketahui, RUU Cipta Kerja merupakan paket pertama dari rangkaian omnibus law yang
digagas Presiden Jokowi.

Tujuan besarnya adalah untuk menyederhanakan regulasi, di mana perubahan terhadap puluhan
UU dilakukan sekaligus, tidak satu per satu.

Menurut dia, minim-nya sosialisasi bisa jadi karena faktor pandemik COVID-19 yang melanda
Indonesia sejak Maret 2020.

Pembahasan cenderung dilakukan tertutup oleh pemerintah dan DPR, hingga tiba-tiba disahkan
pada awal Oktober 2020.
"Di antara yang menyatakan setuju, alasan utama adalah bahwa omnibus law bisa menciptakan
lapangan kerja (75,4 persen), hanya 13,4 persen tidak setuju, dan 11,3 persen tidak tahu/tidak
jawab," papar Leonard.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilatarbelakangi situasi perang dagang Amerika dan China, di
mana Indonesia dinilai tidak berhasil memetik keuntungan untuk menarik investasi. Ditambah
faktor pandemik, dimana banyak terjadi PHK, kebutuhan akan omnibus law jadi semakin besar.

Alasan lainnya adalah memudahkan perizinan (72,1 persen setuju, 15,7 persen tidak setuju dan
12,2 persen tidak tahu/tidak menjawab), memulihkan ekonomi nasional (69,4 persen setuju,19,9
persen tidak setuju dan tidak tahu 10,7 persen), dan menghidupkan UMKM (65,3 persen setuju,
23,1 persen tidak setuju dan 11,6 persen tidak tahu).

Lalu mendorong investasi (60,5 persen setuju, 19,0 persen tidak setuju dan 20,5 persen tidak
tahu), menyederhanakan birokrasi (56,1 persen setuju, 15,7 persen tidak setuju dan 28,2 persen
tidak tahu), dan menyelesaikan tumpang-tindih perundang-undangan (52,2 persen setuju, 26,4
persen tidak setuju, dan 21,4 persen tidak tahu/tidak menjawab).

474