Page 476 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 476
"Di antara sebagian kecil yang menyatakan tidak setuju, alasan terbesar adalah bahwa omnibus
law merupakan intervensi asing (75,0 persen), sisanya 18,8 persen tidak setuju dan 6,3 persen
tidak tahu/tidak jawab," ujar Leonard.
Alasan lainnya memudahkan tenaga kerja China masuk (68,8 persen setuju/21,9 persen tidak
setuju/9,4 persen tidak tahu atau tidak jawab), merugikan pekerja (59,4 persen/25,0
persen/15,6 persen), PHK tanpa pesangon (46,9 persen/ 15,6 persen/37,5 persen), dan libur
Lebaran ditiadakan (37,5 persen/46,9 persen/15,6 persen).
Naiknya pemberitaan seputar omnibus law selama sepekan belakangan bisa jadi meningkatkan
pengetahuan publik.
"Pemerintah harus bisa menjelaskan secara transparan substansi omnibus law dan mengapa
RUU itu sangat dibutuhkan Indonesia," ucap Leonard.
Survei Indometer dilakukan pada 25 September-5 Oktober 2020 melalui sambungan telepon
kepada 1.200 responden dari seluruh provinsi yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak
2019. Margin of error sebesar 2,98 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
475
