Page 471 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

berbagai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Saat ini tercatat sekitar 56,6 persen
pengangguran terbuka berumur 15 hingga 24 tahun.

KEPALA BKPM: UU CIPTA KERJA JAMIN MAHASISWA LULUS KULIAN BISA JADI
PENGUSAHA

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa
Undang-Undang Cipta Kerja (CK) ini dilatarbelakangi kondisi objektif bangsa Indonesia. Tenaga
kerja yang ada saat ini sekitar 7 juta, mulai dari Aceh sampai Papua yang sedang mencari
lapangan pekerjaan. Sedangkan, angkatan kerja per tahun sekitar 2,9 juta. Belum lagi kondisi
pandemi Covid-19 yang memberikan dampak bagi pekerja.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 3,5 juta tenaga kerja terkena PHK, di sisi lain
Kadin mencatat sekitar 5 juta orang yang terkena PHK. Dengan data demikian, maka total
lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan oleh pemerintah sekitar 15 juta. Untuk memberikan
solusi bagi 15 juta pencari pekerjaan ini, maka negara harus menciptakan lapangan pekerjaan.
Namun tidak mungkin seluruhnya akan terserap lewat penerimaan PNS (Pegawai Negeri Sipil),
BUMN (Badan Usaha Milik Negara), TNI maupun Polri.

"Oleh karena itu timbul satu konsep dasar bahwa untuk menciptakan lapangan pekerjaan
tersebut harus melalui sektor swasta. Instrumen sektor swasta inilah yang dimaksud dengan
investasi, karena investasi ini yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan," jelas Bahlil, dalam
rilis BKPM, Jumat (16/10/2020).

Dalam kesempatan ini, Bahlil juga meyakinkan kepada para pelajar Indonesia bahwa UU CK ini
sangat mendukung dan melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepala BKPM
berharap lulusan perguruan tinggi tidak hanya memilih menjadi karyawan atau pekerja, namun
bisa menjadi pengusaha untuk membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
"Minimnya minat lulusan perguruan tinggi yang memilih menjadi pengusaha di antaranya
pengurusan perizinan usaha yang berbelit-belit," tegasnya "Undang-undang ini menjamin adek-
adek setelah lulus kuliah menjadi pengusaha, dengan kemudahan yang ada pada undang-
undang ini. UMK (Usaha Mikro dan Kecil) hanya perlu NIB (Nomor Induk Berusaha). Semuanya
elektronik lewat OSS (Online Single Submission), 3 jam beres," tambah KepalaBKPM.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan
tentang tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain
di ASEAN.

Adanya UU CK diharapkan akan terus mendorong peningkatan produktivitas melalui berbagai
pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Saat ini tercatat sekitar 56,6 persen pengangguran
terbuka berumur 15 hingga 24 tahun. Untuk pekerja tidak penuh, kelompok umur 55 tahun ke
atas mengisi 29 persen porsi dalam pekerja paruh waktu dan kelompok umur 25-34 tahun
mengisi 26 persen dari seluruh pekerja setengah penganggur.

"Produktivitas angkatan kerja di Indonesia termasuk rendah, kita masih di bawah Malaysia dan
Laos, bahkan di bawah rata-rata negara ASEAN," ungkap Anwar Sanusi.
UU CK melindungi 3 posisi ketenagakerjaan. Pertama,masyarakat yang belum bekerja, maka
pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan melalui investasi. Kedua,masyarakat yang memiliki
pekerjaan mempunyai perlindungan. Ketiga, ketika terjadi pemutusan pekerjaan akan tetap
terlindungi.

470