Page 467 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 467
Hadir juga Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Sekdaprov Sumut R Sabrina, Rektor USU
Runtung Sitepu, Rektor UMSU Agussani, Rektor Unimed Syamsul Gultom, Rektor UHN Haposan
Siallagan, Plt Rektor UIN SU Syafaruddin, Ketua PWI Sumut Hermansjah, Sekum MUI Sumut
Ardiansyah.
Dalam pertemuan tersebut, Edy menyampaikan setidaknya ada 11 klaster permasalahan dalam
UU Cipta Kerja, dimana pemerintah telah melakukan kajian terhadap kebijakan yang diperlukan
dalam penciptaan lapangan kerja, serta kebutuhan atas regulasi yang diperlukan. Termasuk
mengevaluasi berbagai undang-undang yang perlu dilakukan penyempurnaan.
Berdasarkan kajian tersebut, pemerintah telah mengidentifikasi beberapa aspek yang diperlukan
dalam cipta kerja, yang dibagi dalam 11 klaster permasalahan.
Yaitu penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan,
pemberdayaan dan perlindungan UMKM dan perkoperasian; kemudahan berusaha; dukungan
riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan
proyek strategis nasional; dan kawasan ekonomi.
"Kita sudah mendapatkan draf UU Cipta Kerja dan kita bagikan untuk dipelajari oleh masing-
masing pihak. Jadi kita bagi per klaster. Setelah itu minggu depan, kita akan mulai diskusi dari
klaster 1 sampai 11," ujar Gubernur, usai memimpin rapat penjelasan teknis UU Cipta Kerja,
dikutip Kantor Berita RMOL Sumut.
Diperkirakan Gubernur, kajian ini akan memakan waktu selama 11 hari, jika per hari dapat
dituntaskan sebanyak 1 klaster.
Edy Rahmayadi Pastikan GTPP Covid-19 Bantu Klaim Biaya Corona Untuk RS Dirinya berharap
hasilnya menjadi masukan yang baik dari Sumut guna disampaikan kepada Persiden RI.
Karenanya berbagai lembaga terkait mulai dari akademisi, ormas, organisasi buruh dan lainnya
diikutsertakan dalam kajian ini.
EDITOR:AGUS DWI Tag:EDY RAHMAYADIUU CIPTAKEROMNIBUS LAW.
466
