Page 482 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 482
Ringkasan
Gubernur Banten Wahidin Halim mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk
memberi masukan dan usulan terkait 12 isu kontroversial dalam Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja.
Isu-isu tersebut sebagian besar beredar di media sosial dan sering disuarakan para buruh ketika
melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.Usulan dan masukan terkait
12 isu kontroversial tersebut disampaikan melalui surat Nomor 560/1856-DTKT/2020 tertanggal
13 Oktober 2020.
TERKAIT 12 ISU DI UU CIPTA KERJA, GUBERNUR BANTEN BERI MASUKAN KE
PRESIDEN JOKOWI
Gubernur Banten Wahidin Halim mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk
memberi masukan dan usulan terkait 12 isu kontroversial dalam Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja.
Isu-isu tersebut sebagian besar beredar di media sosial dan sering disuarakan para buruh ketika
melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.
Usulan dan masukan terkait 12 isu kontroversial tersebut disampaikan melalui surat Nomor
560/1856-DTKT/2020 tertanggal 13 Oktober 2020.
Keduabelas isu yang dimaksud yakni pertama, terkait isu penghapusan cuti haid, hamil dan
melahirkan dalam UU Cipta Kerja. Namun, faktanya, dalam UU Cipta Kerja, tidak dihapus, masih
sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pemprov Banten mengusulkan agar dalam pelaksanaan perjanjian kerja, peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama harus di bawah pengawasan bidang ketenagakerjaan baik di
daerah maupun pusat.
Kedua, isu terkait penghapusan pesangon dalam UU Cipta Kerja. Pemprov Banten mengusulkan
agar dalam peraturan pemerintah (PP) diatur secara tegas terkait perusahaan harus membayar
pesangon secara penuh. Pembayaran pesangon harus mempertimbangkan masa kerja, dan
perusahaan yang tidak membayar pesangon dikenakan sanksi.
Ketiga, isu upah buruh dihitung per jam. Faktanya, dalam UU Cipta Kerja tidak disebutkan upah
dihitung per jam. Pada Pasal 88B menyebutkan bahwa upah ditetapkan berdasarkan satuan
waktu dan atau satuan hasil.
Pemprov Banten mengusulkan agar upah secara nominal tidak turun. Perusahaan memberikan
upah menurut satuan waktu dan/atau satuan hasil.
Keempat, isu terkait perusahaan dapat dengan bebas mem-PHK karyawan. Namun, faktanya,
dalam UU Cipta Kerja, dari 14 alasan PHK dalam Pasal 154a, tidak terdapat alasan bahwa protes
yang dilakukan buruh menjadi alasan PHK.
Pemprov Banten mengusulkan agar kriteria atau alasan melakukan PHK harus tepat dan tidak
mengada-ada.
Kelima, terkait isu penghapusan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum
provinsi (UMP). Faktanya, dalam UU Cipta Kerja, UMK dan UMP tetap dipertahankan.
481
