Page 486 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 486
Persoalan yang dilaporkan biasanya terkait lamanya proses penerbitan izin karena terkendala
rekomendasi teknis, tidak berfungsinya sistem keberatan antar tingkatan pemerintah, dan
perpanjangan izin tak ada kepastian waktu.
"Selain itu dari masyarakat juga ada laporan terkait pengawasan terhadap perizinan yang tidak
berfungsi," papar Alamsyah dalam bahan paparannya yang dikutipJIBI,Jumat (16/10/2020).
Namun demikian, Alamsyah juga memberi catatan seputar prinsip kemudahan berusaha yang
tengah disasar pemerintah melalui implementasi UU Ciptaker.
Pertama,proses pemberian izin terkesan sentralistik dan tidak menerapkan sistem supervisi
berjenjang.
Kedua,terkait efektivitas pengawasan, tidak ada konstruksi untuk pengembanganindependent
oversight body. Ketiga, soal penalti atau sanksi dalam UU Ciptaker ada upaya untuk menggeser
sanksi pidana ke sanksi administrasi.
Namun menurut Alamsyah, skema ini tidak memerhatikan klasifikasi yang mengancam
kehidupan misalnya pengenaan sanksi administrasi lingkungan hidup.
Di dalam klaster ketenagakerjaan, Alamsyah menyebut ada orientasi untuk meningkatkan
fleksibilitas pasar tenaga kerja dan mengurangi beban industri. Namun menurutnya, UU Ciptaker
masih lemah dalam sistem pendukung dan perluasan basis.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia.
485
