Page 490 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Dalam video yang ia unggah diInstagrampribadinya, Hotman mengatakan UU Cipta Kerja itu
mengatur sanksi yang bakal didapat oleh pengusaha atau majikan yang tidak
membayarkanpesangon.

"Berita bagus untuk pekerja, berita bagus untuk para buruh, saya baru membaca draf UU Cipta
kerja, UU Omnibus Law. Di sini ada pasal yang menyebutkan apabila majikan tidak membayar
uang pesangon sesuai ketentuan undang-undang, akan dianggap melakukan tindak pidana
kejahatan, dan ancaman hukumannya 4 tahun penjara," jelas Hotman dikutipkumparan, Jumat
(16/10).

Pekerja, kata Hotman, bisa membawa kasus tersebut ke kepolisian. Sehingga pengusaha yang
takut terkena ancaman pidana, bakal buru-buru membayarkan pesangon.

Hotman menilai beleid tersebut memberikan kepastian hukum bagi buruh yang terkena PHK.
Pasalnya, selama ini mereka acapkali mesti berjuang dalam waktu yang lama untuk
mendapatkan salah satu hak pekerja ini.
"Pasti majikan kalau di LP kalau dibuat laporan polisi ke kepolisian mengenai uang pesangon,
bakal buru-buru membayar uang pesangon," ujar Hotman.

"Ini merupakan langkah yang sangat bagus, yang sangat menguntungkan para pekerja maupun
para buruh. Selama ini berbulan-bulan untuk menuntut uang pesangon melalui
pengadilanperburuhan," sambungnya.

Berdasarkan penelusurankumparandalam draf UU Cipta Kerja terbaru setebal 812 halaman,
regulasi yang dimaksud Hotman yakni pasal 185. Pasal tersebut merupakan ketentuan lanjutan
yang mengatur sanksi jika ketentuan pasal sebelumnya, termasuk pasal 156 tentang
pembayaran pesangon, tidak dipenuhi.

Ayat pertama dalam pasal ini memang membunyikan adanya denda paling sedikit Rp 100 juta
dan maksimal Rp 400 juta. Berikut ancaman pidana paling sedikit 1 tahun dan 4 tahun paling
lama.

"Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) merupakan tindak pidana kejahatan,"
bunyi ayat kedua dalam pasal tersebut.

BuruhHotman ParisUU Cipta KerjaPesangon1602819629018277218002020 (c) PT Dynamo Media
NetworkVersion 1.1.296.

489