Page 495 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 495
"Bagi pembuat undang-undang sebenarnya idealnya butuh waktu lama untuk membuat metode
Omnibus karena pemangku kepentingannya banyak," ujarnya.
Selama ini, kata Bivitri, DPR dan pemerintah mengklaim proses penyusunan dan pembahasan
UU Ciptaker telah melibatkan serikat buruh. Padahal, kata Bivitri, UU Cipta Kerja tersebut
mengubah 78 UU dan berhubungan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, seperti
nelayan, masyarakat adat, dan lainnya.
"Jadi nelayan, masyarakat adat, bahkan dua hari lalu saya juga bilang notaris juga tidak
dilibatkan padahal ada pembentukan PT yang sekarang berubah konsepsinya. Jadi begitu banyak
stakeholder-nya jangan dikecilkan menjadi cuma satu yaitu serikat buruh," ujarnya.
Dengan banyaknya pemangku kepentingan yang seharusnya dilibatkan, penyusunan UU Ciptaker
seharusnya tidak dilakukan secara terburu-buru. Apalagi di tengah pandemi COVID-19. "Tidak
sepatutnya lah dibahas sangat terburu-buru, apalagi di tengah situasi pandemi," tuturnya. (art).
494
