Page 499 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 499

MENAKER NILAI, PROSES PEMBAHASAN UU CIPTA KERJA DILAKUKAN SANGAT
              TERBUKA
              Proses pembahasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dinilai sangat terbuka. Rapat-rapat melalui
              rapat kerja (raker), panitia kerja (panja) dan badan legislasi (baleg) dapat diakses melalui banyak
              kanal.

              "Proses pembahasanUU Cipta Kerjaini sangat terbuka. Rapat-rapat di raker, panja dan baleg
              dapat diakses melalui banyak kanal. Ada live streaming, ada liputan dari TV Parlemen, bisa juga
              dari Youtube. Sepanjang karier saya di DPR, baru kali ini saya lihat ada proses pembahasan yang
              menit demi menit bisa diakses publik. Jadi tuduhan bahwa kita mengendap-ngendap itu tidak
              benar," papar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),Ida Fauziyah, membuka dialog dengan para
              pekerja dan direksi Pertamina, Jakarta, Kamis (15/10/2020).

              Keterangan  Ida  ini  merupakan  bagian  dari  sosialisasi  RUU  Cipta  Kerja,  khususnya  klaster
              ketenagakerjaan bagi seluruh stakeholder terkait. Ida berdialog secara virtual dengan sekitar
              1308 pekerja dan manajemen Pertamina di lingkungan Subholding Upstream PT Pertamina Hulu
              Energi, dari seluruh lokasi perusahaannya di Indonesia.

              Dalam kesempatan ini, Menaker didampingi Dirjen Pengawasan dan K3, Haiyani Rumondang dan
              Kepala Biro Humas Soes Hindharno. Sementara dari Pertamina hadir Direktur Utama Subholding
              Upstream, Direktur HRD, dan jajaran penunjang bisnisnya.

              Ida menegaskan beberapa klarifikasi, diantaranya tentang tuduhan bahwa UU ini akan ompong
              karena pasal-pasal tentang sanksi dari UU lama dihapus.

              "Ini misleading lagi. Sanksi tetap ada, kita adopsi dari UU lama, baik sanksi pidana maupun
              administratif. UU ini bergigi kuat, tidak ompong," ucapnya.

              Sebagai bukti komitmen terhadap peningkatan kompetensi, dalam skema Jaminan Kehilangan
              Pekerjaan (JKP), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memasukkan tambahan vocational
              training  benefit.  Artinya,  pekerja  terkena  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  berhak  atas
              pelatihan dan sertifikasi gratis, sambil menunggu mendapat pekerjaan baru.

              "Sehingga saat ada lowongan kerja, sudah punya sertifikat kompetensi. Bisa negosiasi gaji lebih
              tinggi," sambungnya.

              Sosialisasi  Menaker  kepada  pekerja  Pertamina  ini  mendapat  sambutan  hangat  karena  dapat
              menjelaskan berbagai hoaks yang berkembang. Ida juga berulang kali mengapresiasi Pertamina
              yang berinisiatif untuk mendengarkan langsung penjelasan tentang RUU Cipta Kerja.

              Hal ini penting agar berita-berita yang tidak terkonfirmasi dapat diabaikan.





















                                                           498
   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504