Page 494 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 494
Bivitri menyampaikan demikian lantaran UU yang disahkan Paripurna DPR pada Senin, 5 Oktober
2020, tak hanya bermasalah secara substansi. Namun, juga bermasalah secara prosedural
pembentukannya.
PAKAR DORONG UJI FORMIL UU CIPTAKER: PROSESNYA KACAU, BISA
DIBATALKAN
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menjelaskan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja
atau UU Ciptaker penuhi syarat untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Baik melalui
pengajuan uji formil maupun uji materiil.
Bivitri menyampaikan demikian lantaran UU yang disahkan Paripurna DPR pada Senin, 5 Oktober
2020, tak hanya bermasalah secara substansi. Namun, juga bermasalah secara prosedural
pembentukannya.
"Iya sudah cukup alasan ajukanjudicial review," kata Bivitri, Jumat, 16 Oktober 2020.
Bivitri mengatakan, siapa pun bisa mengajukan gugatan UU Ciptaker ke MK sepanjang bisa
membuktikan adanya kerugian konstitusional. Menurut dia, siapa pun yang dimaksud ini bisa
orang per orang atau organisasi.
Dia pun menjelaskan, jika mengajukan uji materiil, pihak pemohon harus membeberkan dalil
baru terhadap pasal yang digugat. Tapi, Bivitri mengaku lebih condong mengajukan uji formil
UU Ciptaker.
Alasan Bivitri karena proses pembentukan UU Ciptaker telah menyalahi aturan terutama
mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, jika uji formil dikabulkan
MK, masih terbuka kemungkinan membatalkan UU Ciptaker.
"Dari segi formil saya yang paling semangat karena koreksi penting dari cabang kekuasaan
yudikatif terhadap cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif salah satunya di uji formil ini. Kalau
prosesnya kacau ya dibatalkan," ujarnya.
Bivitri menambahkan, jika uji formil UU Ciptaker dikabulkan dapat menjadi peringatan bagi
pemerintah dan DPR. Peringatan yang dimaksud agar berhati-hati dalam menyusun undang-
undang selanjutnya.
Meski demikian, Bivitri mengakui MK jarang sekali mengabulkan permohonan uji formil. Sebab,
dari 44 uji formil yang diajukan ke MK, hanya satu yang dikabulkan, yakni UU Mahkamah Agung.
Itu pun MK memutuskan tidak membatalkan UU MA karena asas kemanfaatan.
"Dulu ada satu UU, yakni UU MA yang dinyatakan inkonstitusional, tapi MK bilang dengan
menggunakan asas kemanfaatan kalau UU MA dibatalkan secara keseluruhan tidak ada lagi UU
yang mengatur MA," ujarnya.
Saat ini, MK masih menangani satu permohonan uji formil, yakni terkait UU Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hingga saat ini, MK belum memutus perkara tersebut.
"Kita masih menunggu (putusan uji formil UU KPK). Sidang terakhir lima atau enam minggu lalu,"
katanya.
Secara formil, pembentukan UU Ciptaker dinilai Bivitri tidak transparan, tidak partisipatif, dan
terburu-buru. Padahal, untuk membentuk suatu UU membutuhkan waktu lama dan melibatkan
berbagai pemangku kepentingan yang terkait. Apalagi, UU Ciptaker yang menggunakan
metodeOmnibus Lawmenyangkut 78 UU lainnya.
493
