Page 493 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Judul Pakar Dorong Uji Formil UU Ciptaker: Prosesnya Kacau, Bisa Dibatalkan
Nama Media viva.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/nasional/1312728-pakar-dorong-uji-
formil-uu-ciptaker-prosesnya-kacau-bisa-dibatalkan
Jurnalis Hardani Triyoga
Tanggal 2020-10-16 10:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara) Iya sudah cukup alasan ajukan judicial
review

negative - Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara) Dari segi formil saya yang paling semangat
karena koreksi penting dari cabang kekuasaan yudikatif terhadap cabang kekuasaan legislatif
dan eksekutif salah satunya di uji formil ini. Kalau prosesnya kacau ya dibatalkan

negative - Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara) Dulu ada satu UU, yakni UU MA yang
dinyatakan inkonstitusional, tapi MK bilang dengan menggunakan asas kemanfaatan kalau UU
MA dibatalkan secara keseluruhan tidak ada lagi UU yang mengatur MA

negative - Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara) Kita masih menunggu (putusan uji formil
UU KPK). Sidang terakhir lima atau enam minggu lalu

neutral - Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara) Bagi pembuat undang-undang sebenarnya
idealnya butuh waktu lama untuk membuat metode Omnibus karena pemangku kepentingannya
banyak

negative - Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara) Jadi nelayan, masyarakat adat, bahkan
dua hari lalu saya juga bilang notaris juga tidak dilibatkan padahal ada pembentukan PT yang
sekarang berubah konsepsinya. Jadi begitu banyak stakeholder- nya jangan dikecilkan menjadi
cuma satu yaitu serikat buruh

negative - Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara) Tidak sepatutnya lah dibahas sangat
terburu-buru, apalagi di tengah situasi pandemi

Ringkasan

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menjelaskan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja
atau UU Ciptaker penuhi syarat untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Baik melalui
pengajuan uji formil maupun uji materiil.

492