Page 483 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Pemprov Banten mengusulkan agar dalam PP dibuat pasal yang mengatur terkait penetapan
upah minimum provinsi ditetapkan oleh gubernur 60 hari sebelum diberlakukan. Selain itu,
penetapan UMK dietapkan oleh bupati/wali kota 40 hari sebelum diberlakukan.

Keenam, isu terkait penghapusan jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya. Faktanya, dalam UU
Cipta Kerja, jaminan sosial tetap ada, khususnya pada Pasal 18.

Ketujuh, isu terkait RUU Cipta Kerja disusun secara diam-diam. Kedelapan, isu terkait tenaga
kerja asing (TKA) bebas masuk ke Indonesia.

"Kami mengusulkan agar dalam PP diatur mengenai TKA hanya dapat dipekerjakan dalam
hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Selain itu, dalam hal jabatan tertentu
yang akan diduduki TKA, diwajibkan adanya pendampingan dari tenaga kerja dalam negeri
dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi," ujar Gubernur Banten Wahidin Halim, Kamis
(15/10/2020).

Selanjutnya, kesembilan, isu terkait penghapusan status karyawan tetap dan diganti menjadi
karyawan kontrak.

Pemprov Banten mengusulkan agar dalam PP diatur mengenai kriteria perjanjian kerja waktu
tertentu harus memiliki kepastian terkait jenis, jumlah dan waktu paling lama dua tahun.
Ketentuan ini diusulkan agar tidak berlaku surut.

Kesepuluh, isu terkait penghapusan libur hari raya pekerja menjadi hanya di tanggal merah dan
istirahat ibadah salat Jumat hanya satu jam. Faktanya, tidak ada ketentuan itu dalam Omnibus
Law UU Cipta Kerja.

Kesebelas, isu terkait outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup. Faktanya, kontrak akan
diatur dalam PP beserta kompensasinya.
Keduabelas, benarkah buruh dilarang protes, ancamannya PHK? Faktanya, tidak ada larangan
dalam UU Cipta Kerja. Pada Pasal 153 diatur mengenai larangan bagi pengusaha untuk
melakukan PHK terhadap karyawan.

Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah produk
Pemerintah Pusat dan DPR RI yang tentunya tidak melibatkan pemerintah provinsi maupun
pemerintah kabupaten/kota.

"Sebagai gubernur, saya memahami pro dan kontra terhadap sikap dan aspirasi dari masyarakat
Banten umumnya. Perlu dipahami, bahwa gubernur adalah representasi atau perwakilan
Pemerintah Pusat. Ada hubungan dua pemerintahan sebagaimana amanat UU Pemerintahan
Daerah," ujar Wahidin.

Dikatakan, setelah pihaknya mengakomodir aspirasi masyarakat, pihaknya juga mengusulkan
agar ada pertemuan para gubernur dengan Presiden. Pertemuan itu sendiri dilaksanakan pada
hari Jumat (9/10/2020) dalam telekonferensi rapat terbatas Presiden dan para gubernur se-
Indonesia"Dari hasil pertemuan dapat menangkap pesan bahwa sebagian besar gubernur belum
membahas secara detail tentang isi undang - undang tersebut. Karena itu ketika disodorkan 12
pasal yang menjadi pasal krusial atau pasal yang menjadi isu, Presiden meminta gubernur untuk
melakukan pembahasan dan menjelaskan, tidak hanya untuk menangkal hoaks. Gubernur juga
diminta untuk memberikan usulan dalam kaitan dengan Peraturan Pemerintah yang akan
diterbitkan," ujar Wahidin.

Dijelaskan Gubernur, usai rapat terbatas itu, pihaknya bersama tim Pemprov Banten yakni tim
advokasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Biro Hukum berusaha memahami, membahas, dan

482