Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

seluruh pihak terkait formulasi dan rekomendasi kebijakan pengupahan yang terbaik di masa
pandemi Covid-19.

HASIL KAJIAN KOMPONEN DAN KHL BURUH DISOSIALISASIKAN KE DEWAN
PENGUPAHAN

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan sosialisasi hasil kajian komponen dan jenis
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada Dewan Pengupahan .
Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI &
Jamsos) Kemnaker, Haiyani Rumondang, mengatakan pemerintah tetap mendengarkan aspirasi
seluruh pihak terkait formulasi dan rekomendasi kebijakan pengupahan yang terbaik di masa
pandemi Covid-19.
Dalam keterangannya, Haiyani Rumondang menjelaskan sesuai Pasal 43 Peraturan Pemerintah
RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) mengamanatkan peninjauan
Komponen dan Jenis KHL dalam jangka waktu 5 tahun melalui penetapan Menaker dengan
mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

"Depenas telah menyelesaikan kajian peninjauan Komponen dan Jenis KHL pada bulan Oktober
2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Permenaker No. 21 Tahun 2016," ujarnya,
Senin (19/10/2020).
Dia juga menjelaskan, PP Pengupahan juga telah mengamanatkan penggunaan data BPS atau
informasi harga dari berbagai survei yang dilakukan BPS dalam menghitung nilai KHL hasil
peninjauan.

Selanjutnya, perhitungan Nilai KHL akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah guna
penetapan Upah Minimum tahun 2021.

Haiyani menjelaskan, dari sudut pekerja/buruh, kondisi pandemi Covid-19 berdampak penurunan
penghasilan yang diterima, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan
hidup pekerja/buruh dan keluarganya.

Pandemi Covid-19 juga berdampak bagi pengusaha yang mengalami kesulitan karena
permintaan menurun dan terbatasnya bahan baku sehingga berdampak pada kelangsungan
usahanya.

"Karena itu, diperlukan pemahaman seluruh pihak terhadap kondisi yang terjadi agar terjalinnya
sinergitas seluruh pihak sehingga kita dapat melewati masa sulit ini (pandemi Covid-19) dengan
baik," ujarnya Hal senada dikatakan oleh Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus
Jogaswitani.

Menurutnya, dialog dengan dewan pengupahan ini untuk menginformasikan atau
mensosialisasikan hasil peninjauan komponen dan jenis KHL yang diamanahkan oleh PP
Pengupahan, yakni setiap komponen dan KHL harus ditinjau kembali.

"Kenapa setiap 5 tahun sekali? Karena pola konsumsi masyarakat setiap 5 tahun sekali diubah.
Misalnya apakah kebutuhan beras, gula atau baju tetap sama atau turun 5 tahun lalu dengan
sekarang," ujar Dinar Setelah dikaji dewan pengupahan dan direkomendasikan ke Menaker,
keluar Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang KHL.

104