Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 100
Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan dari Undang Undang (UU) Cipta Kerja .
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, ada empat
rancangan peraturan turunan yang disiapkan pemerintah.
PEMERINTAH AJAK BURUH DAN PENGUSAHA RANCANG PP TURUNAN UU CIPTA
KERJA
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan dari Undang Undang (UU) Cipta Kerja .
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, ada empat
rancangan peraturan turunan yang disiapkan pemerintah.
"Pertama mengenai tenaga kerja Asing (TKA). Kedua, hubungan kerja, pemutusan waktu kerja,
waktu kerja dan waktu istirahat. Ketiga, pengupahan. Keempat, jaminan kehilangan pekerjaan,"
kata Anwar dalam keterangannya, Senin (19/10/2020).
Ia menjelaskan, keempat rancangan peraturan turunan UU Cipta Kerja tersebut sudah
dikonsolidasikan dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Hal itu diperlukan lantaran aturan
tersebut tidak bisa berdiri sendiri.
Kemudian, pihaknya akan melakukan pembahasan aturan turunan ini dengan melibatkan
pengusaha dan buruh. Bahkan, pihaknya juga akan melibatkan universitas untuk memberikan
masukan atas rancangan peraturan turunan ini.
"Semua pihak akan dimintai masukan," katanya.
Lebih lanjut, Anwar mengaku belum bisa menilai seberapa cepat penyelesaian keempat
rancangan peraturan turunan UU Cipta Kerja tersebut. Meski begitu dia berharap keempat aturan
turunan tersebut bisa segera dirampungkan.
"Belum bisa mengatakan persentase karena proses itu dinamis. Semoga dalam bulan ini atau
paling lambat 3 bulan selesai," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Departemen Buruh Perempuan Konfederasi Persatuan Buruh
Indonesia (KPBI), Dian Septi, mengecam pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta
Kerja yang dianggap sangat menekan buruh perempuan.
Tak hanya itu, Dian juga menilai UU Cipta Kerja bakal semakin menciptakan kemiskinan,
khususnya di kelompok pekerja wanita yang selama ini jadi pencari nafkah utama keluarga.
"Undang-Undang Omnibus Law ini sangat tidak ramah perempuan dan melanggengkan
kemiskinan, melanggengkan kekerasan semata terhadap perempuan," kecam Dian dalam sesi
teleconference, Senin (19/10/2020).
Menindaki protes ini, KPBI pada Selasa, 20 Oktober 2020 besok bakal menggelar aksi
demonstrasi menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti
Undang-Undangan (Perppu) guna mencabut UU Cipta Kerja.
"Kami akan berkumpul di Salemba, mungkin sekitar jam 10 pagi kami sudah berangkat
demonstrasi ke depan istana. Dan kami sekali lagi mengecam represivitas yang dilakukan aparat
99
