Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

"Kalau ini berkepanjangan, maka akan menahan manfaat dari regulasi ini untuk iklim investasi,"
kata demikian tulis Moody's dalam laporan pada 8 Oktober 2020.
Laporan Moody's ini adalah satu dari respon empat lembaga dunia yang disinggung Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN pada har ini, Senin, 19 Oktober
2020. "Mereka melihat suatu harapan yang yang positif bagi Indonesia untuk terus recover dan
memperkuat ekonominya," kata Sri Mulyani.

Di saat yang bersamaan, gelombang protes buruh terhadap Omnibus Law belum berhenti di
tanah air. Bahkan, mereka memutuskan untuk tidak menghadiri undangan Kementerian
Ketenagakerjaan hari ini untuk membahas aturan turunan Omnibus Law.

"Kami tidak akan ikut," kata juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar
Cahyono kepada Tempo.

Lebih lanjut, di bagian akhir laporan ini, Moody's juga menyebutkan bahwa reformasi
ketenagakerjaan tersebut bisa mereduksi keseluruhan dampak positif yang muncul. Sebab,
reaksi signifikan terjadi terhadap Omnibus Law.

Menurut mereka, perlawanan dari kelompok politik dan sosial akan lahir ketika Omnibus Law ini
memberikan perlindungan yang lebih lemah kepada para pekerja. Efeknya akan terjadi pada
produktivitas pekerja dalam waktu dekat.

Kedua yaitu Fitch Ratings yang mengatakan bahwa dampak dari Omnibus Law ini butuh waktu
dan tidak akan segera dirasakan. Efek dari reformasi sejumlah aturan ini akan tergantung pada
implementasi di lapangan.

Sebab, Omnibus Law ini membutuhkan sejumlah aturan turunan seperti ketentuan
ketenagakerjaan. "Sementara, aturan baru ini juga berhadapan dengan protes dari kelompok
buruh," tulis Fitch dalam laporan pada 14 Oktober 2020.

Tak hanya itu, Fitch juga menyinggung rencana Indonesia menurunkan pesangon. Menurut
mereka, sekalipun turun hingga 40 persen dari sebelumnya, investor asing melihat ini masih
cukup tinggi dan akan menjadi perhatian mereka.

Meski demikian, kedua lembaga ini tetap melihat ada dampak positif di Omnibus Law. Sri Mulyani
mengatakan bahwa Moody's menilai UU ini akan menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi
jangka panjang.
Sementara itu, Fitch Rating menilai UU ini akan berdampak positif terhadap reformasi
penyelesaian iklim berusaha. Tapi, Sri Mulyani membenarkan bahwa Fitch memberi penilaian
soal implementasi dari Omnibus Law.

"Implementasi UU ini sangat menentukan dampak ke potensi pertumbuhan jangka panjang,"
demikian Sri Mulyani mengutip laporan dari Fitch.

94