Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz mengatakan UMP 2021
diusulkan minimal sama dengan 2020. Sementara, untuk perusahaan terdampak COVID-19 akan
menyesuaikan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dan buruh.

BESARAN UMP 2021 MUNGKIN TAK NAIK, BEGINI REAKSI BURUH DI JABAR

Besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021 kemungkinan tidak akan naik pada 2021
mendatang. Wacana itu mengemuka dalam dialog Dewan Pengupahan Nasional, provinsi,
kabupaten/kota yang berlangsung selama tiga hari, tepatnya 15-17 Oktober 2020.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz mengatakan UMP 2021
diusulkan minimal sama dengan 2020. Sementara, untuk perusahaan terdampak COVID-19 akan
menyesuaikan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dan buruh.
Jika sudah sesuai dalam negosiasi bipartit, maka bisa saja UMP 2021 lebih rendah dari 2020.
"Upah minimum untuk perusahaan yang terdampak COVID dirundingkan secara bipartit. Kalau
sudah sesuai bipartit bisa lebih rendah, bisa kurang, bisa tinggi karena disesuaikan dengan
kemampuan perusahaan. Kalau sesuai perusahaan secara otomatis tentu berkurang gajinya,"
kata Adi.

Merespons wacana itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat
Roy Jinto menegaskan akan menolaknya. "Kita menolak tidak ada kenaikan upah tahun 2021,
jangankan turun, enggak naik pasti kita menolak," ujar Roy saat dihubungi, Senin (19/10/2020).

Roy mengatakan serikat akan melakukan langkah-langkah untuk memperjuangkan agar UMP
2021 bisa naik dan tak mengalami penurunan besaran. "Aksi tetap (akan dilakukan), tapi kajian
tetap dilakukan. Karena ada Permenaker. Tidak boleh bayar upah di bawah upah minimum,"
kata Roy.

Sebelumnya, Adi yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengupahan Nasional (DPN)
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut, pandemi membuat kondisi ekonomi tidak
memungkinkan untuk menaikkan upah minimum. "Karena kondisi ekonomi yang saat ini
memang tidak memungkinkan. Kita juga sesuaikan dengan kekuatan pengusaha itu sendiri
karena kita sebetulnya saling tahu satu dengan yang lainnya," ujar Adi.

Jika dipaksakan UMP 2021 naik di tengah kondisi pandemi, disebut akan semakin banyak
pegawai yang dirumahkan bahkan hingga dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Sangat
bahaya, yang kita tekankan justru dari pencari kerjanya. Pengangguran semakin banyak, PHK
juga semakin banyak, begitu juga yang dirumahkan. Ini jangan sampai terjadi berlarut-larut, jadi
kami merekomendasikan UMP di 2021 minimal sama dengan UMP di 2020," tutur Adi.

Meski begitu, keputusan itu belum diketok final. Terkait UMP 2021 naik atau tidak, akan
diputuskan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI JSK) Dinar Titus Jogaswitani mengatakan kemungkinan keputusan akan
ditetapkan minggu depan. "Masih kami bahas. Sabar ya menunggu. Semoga (selesai) minggu
depan," kata Dinar.

147