Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

KEPALA NEGARA SEDANG PENING, PAK JOKOWI, RESHUFFLE KABINET TIDAK
JADI?
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, ikut berkomentar terkait
momen satu tahun pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Maruf Amin, Selasa
(20/10).

Bahkan, momen setahun pemerintahan kedua Jokowi harus dijadikan bahan evaluasi, termasuk
mengaveluasi para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Namun, ia mengatkan apabila benar ada kocok ulang kabinet, maka ada beberapa pos
kementerian yang sedianya perlu diveluasi.

Menurutnya, hal ini guna meningkatkan etos kerja kementerian terkait untuk membantu
pemerintahan Jokowi-Maruf dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dampaknya yang masih
menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah.

"Soal kinerja (kementerian) yang tidak bagus bisa saja yang kena reshuffle. Seperti Menkes,
Menkumham, Mensos, Mendikbud, Menag, Menaker, Menparekraf, Menteri BUMN, dan tim
Ekonomi," katanya, seperti dikutip, RMOL , Senin (19/10).

Sambungnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menkumham Yasonna H. Laoly,
Menteri Sosial Juliari Batubara, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Agama Fachrul Razi,
Menaker Ida Fauziyah, Menparekraf Wishnutama Kusubandio, Menteri BUMN Erick Thohir, dan
tim ekonomi yang dipimpin Menkeu Sri Mulyani.

Menurut dia, menteri-menteri tersebut layak direshuflle lantaran dianggap bukan hanya
kinerjanya kurang memuaskan, tetapi juga kerap buat gaduh dan acap kali mendapatkan kritikan
dari publik.
Namun begitu, menurut dia, kocok ulang kabinet bisa saja diundur alias molor oleh Jokowi.
Sebab, pemerintah saat ini masih fokus pada UU Cipta Kerja yang massif ditolak oleh berbagai
elemen masyarakat.

"Reshuffle kemungkinan tak akan terjadi dalam waktu dekat. Karena saat ini Jokowi sedang
pening persoalan UU Ciptaker yang ditolak mahasiswa, pelajar, dan buruh. Karena hingga kini
demonstrasi masih dilakukan secara marathon oleh mereka," tukasnya.

151