Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

Judul Akui 63 Kali Bertemu dengan Buruh Soal Omnibus Law, Mahfud MD:
Jika Tak Didengar itu Tak Benar
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01848042/akui-63-kali-
bertemu-dengan-buruh-soal-omnibus-law-mahfud-md-jika-tak-
didengar-itu-tak-benar
Jurnalis Farida Al-Qodariah
Tanggal 2020-10-19 13:58:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Mahfud MD (presidenMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (
Menko Polhukam )) Tapi kalau secara umum mau dikatakan buru-buru, tidak juga karena RUU
ini kan sebenarnya sudah menjadi kampanye Pak Jokowi sebelum terpilih. Pada waktu pelantikan
sumpah presiden juga menyinggung itu, kita akan mempercepat investasi dan sudah lama
sebenarnya

negative - Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) Dan misalnya
kalau dikatakan buruh itu tidak didengar itu tidak benar juga karena Presiden sudah beberapa
kali memang memanggil mereka

neutral - Yoris Raweyai (Perwakilan Organisasi KSPSI) Di kantor saya itu ada dua kelompok yang
datang satu yang dipimpin oleh Said Iqbal dan Andi Gani lalu ada yang dibawa oleh Yoris gitu
yang satu setuju yang Said Iqbal ini tidak setuju tapi masukannya 13 butir dalam sebuah buku
gitu kita olah

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan Indonesia) Jadi sampai ketemu di kantor saya
itu tiga kali mendiskusikan itu kemudian sesudah itu untuk pertemuan teknisnya dibentuk tim di
kantor Menteri Ketenagakerjaan

negative - Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) Di kantor
Menteri Ketenagakerjaan itu sampai 63 kali kalau sampai di daftar rapat itu membahas itu.
Memang ya tidak 100 persen dari setiap konsep itu lalu disetujui tapi bahwa itu ditampung dicari
jalan tengah itu sudah dilakukan sebenarnya

negative - Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) Nah kalau
sidang dipercepat yang di DPR itu tentu wewenangnya DPR ya meskipun saya memaklumi
masyarakat kemudian (mempertanyakan, red) kenapa buru-buru begitu

negative - Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) Tapi biar
DPR -lah yang menjawab itu

156