Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 159
Berdasarkan keterangan Mahfud MD , bila ditotalkan pertemuan tersebut telah mencapai 63 kali
yang telah terdaftar pula dalam notulensi.
"Di kantor Menteri Ketenagakerjaan itu sampai 63 kali kalau sampai di daftar rapat itu membahas
itu. Memang ya tidak 100 persen dari setiap konsep itu lalu disetujui tapi bahwa itu ditampung
dicari jalan tengah itu sudah dilakukan sebenarnya," lanjutnya.
Mengenai Omnibus Law yang seolah dipercepat pengesahannya, Mahfud menyatakan keputusan
tersebut merupakan wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ).
"Nah kalau sidang dipercepat yang di DPR itu tentu wewenangnya DPR ya meskipun saya
memaklumi masyarakat kemudian (mempertanyakan, red) kenapa buru-buru begitu," ujarnya.
Ia pun sempat menolak memberi penjelasan lebih lanjut terkait Omnibus Law yang
pengesahannya dipertanyakan oleh cukup banyak pihak.
"Tapi biar DPR -lah yang menjawab itu," pungkasnya.***.
158
