Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 163
Menaker menjelaskan Sisnaker yang terus dikembangkan ini pada hakikatnya merupakan suatu
ekosistem dalam rangkaian layanan ketenagakerjaan. Adapun layanan tersebut mulai dari
layanan antar kerja, informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan, perantaraan kerja,
pelatihan, sertifikasi, hingga wajib lapor ketenagakerjaan.
"Hal ini penting agar kita mempunyai yang . Karena data yang valid berdampak pada keputusan
yang benar," jelasnya.
Lebih jauh Menaker menyebutkan masalah-masalah lain yang dihadapi pekerja migran Indonesia
selama ini. Ia menyinggung sulitnya klaim di Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan, pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia, dan pemberdayaan
pekerja migran Indonesia dan keluarga.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, menyatakan, terdapat tiga Rancangan Peraturan Pemerintah
sebagai amanat UU No. 18/2017 yang masih belum diselesaikan. Ketiga RPP tersebut tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran
dan Awak Kapal Perikanan Migran, serta tentang tugas dan wewenang atase ketenagakerjaan.
Benny menekankan pesan Presiden Joko Widodo terkait perlindungan dan keselamatan para
pekerja migran Indonesia.n.
162
