Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

positive - Hinca Panjaitan (anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat) Pemerintah pun mempunyai
semangat yang sama, karena pembahasannya harus melibatkan pemerintah sesuai Pasal 20
UUD 1945, setiap UU itu dibuat dan disetujui bersama DPR dan Presiden, termasuk
pembatalannya

positive - Sri Mulyani (Menteri Keuangan) Mereka melihat suatu harapan yang positif bagi
Indonesia untuk terus pulih dan memperkuat ekonominya secara berkelanjutan. Tanpa hanya
mengandalkan pada kebijakan fiskal dan dukungan dari moneter

neutral - Sri Mulyani (Menteri Keuangan) Ini akan bisa berdampak positif terhadap konsolidasi
fiskal kita dan juga tentu saja mereka mengharapkan untuk masalah lingkungan hidup dan
relaksasi standarnya memerlukan perhatian

neutral - Sri Mulyani (Menteri Keuangan) Mereka (Bank Dunia) berkomitmen untuk bekerjasama
di dalam mendukung reformasi struktural ini. Ini sesuatu yang cukup positif dan merupakan satu
sinyal bahwa Indonesia dalam memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini tidak melulu
menggantungkan kepada instrumen kebijakan makro yaitu fiskal dan moneter

negative - Karni Ilyas Club - (None) Sekarang Anda Bohong, Besok Dibongkar Orang

negative - Mahfud MD (Menko Polhukam) Karena memang semula itu Undang-Undangnya kan,
ya sembilan ratus sekian lah. 970 atau berapa. Sesudah beredar di masyarakat diprotes.
Berubah, menjadi menebal. Diprotes lagi, berubah lagi. Sehingga yang versi pemerintah pun itu
sudah beberapa kali karena diubah sebelum masuk ke DPR

negative - Mahfud MD (Menko Polhukam) Nah sesudah masuk ke DPR kan juga ada berubah,
pasal 170 diubah, pasal ini diubah. Terus berubah terus tapi panjang

negative - Mahfud MD (Menko Polhukam) Nah memang yang agak serius bagi saya, yang harus
dijawab oleh DPR itu, sesudah palu diketok, itu apa benar sudah berubah, atau hanya soal teknis.
Yang saya dengar itu tidak berubah. Jadi semula dicetak dengan font tertentu yang lebih besar,
dengan spasi yang lebih besar menjadi 1.035. Tapi sesudah fontnya dikecilkan menjadi 812
halaman. Benar apa tidak, nanti kan bisa dicocokkan saja. Kan mestinya ada dokumen untuk
mencocokkan itu

negative - Mahfud MD (Menko Polhukam) Nah kalau terpaksa juga itu misalnya benar terjadi itu,
kan berarti cacat formal. Kalau cacat formal, itu Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan

negative - Mahfud MD (Menko Polhukam) Oleh sebab itu, ini DPR yang haeus menjelaskan itu.
DPR yang harus menjelaskan sesudah ketok palu itu apa yang terjadi. Itu kan sudah di luar
pemerintah

Ringkasan

Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja pada beberapa waktu lalu masih menjadi
perbincangan hangat hingga kini.

Sejumlah golongan menyatakan penolakan terhada[ berlakunya UU Cipta Kerja yang disebut
Omnibus Law itu.
Bahkan elemen buruh dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja pada
Kamis (8/10/2020).

167