Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 173
"Nah kalau terpaksa juga itu misalnya benar terjadi itu, kan berarti cacat formal. Kalau cacat
formal, itu Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan," kata Mahfud.
Oleh sebab itu, menurutnya penting bagi DPR untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang
apa yang terjadi pada naskah UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut setelah disahkan.
"Oleh sebab itu, ini DPR yang haeus menjelaskan itu. DPR yang harus menjelaskan sesudah
ketok palu itu apa yang terjadi. Itu kan sudah di luar pemerintah," kata Mahfud.
(Tribunnews.com/ Chrysnha, Fahdi Fahlevi, Vincentius Jyestha, Yanuar Riezqi Yovanda, Gita
Irawan).
172
