Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

5. Mahfud MD Soal isu Naskah Diubah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Mahfud MD menyebut ada enam versi Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja di meja
kerjanya.

Dari enam versi tersebut, empat di antaranya merupakan naskah yang dibuat pemerintah
sebelum dikirim ke DPR.

Mahfud mengungkapkan hal tersebut ketika ditanya Karni Ilyas terkait dengan kontroversi di
masyarakat tentang banyaknya versi UU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Itu di meja saya itu sudah ada naskah enam versi. Saya mulai dari yang di eksekutif dulu. Di
eksekutif sendiri itu saya punya empat di meja saya," kata Mahfud saat wawancara dengan Karni
Ilyas dalam tayangan bertajuk Karni Ilyas Club - "Sekarang Anda Bohong, Besok Dibongkar
Orang" yang tayang perdana di kanal Youtube Karni Ilyas Club pada Minggu (18/10/2020).

Mahfud menjelaskan hal itu di antaranya karena pemerintah coba mengakomodir respon dari
masyarakat terkait dengan isi dari UU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Karena memang semula itu Undang-Undangnya kan, ya sembilan ratus sekian lah. 970 atau
berapa. Sesudah beredar di masyarakat diprotes. Berubah, menjadi menebal. Diprotes lagi,
berubah lagi. Sehingga yang versi pemerintah pun itu sudah beberapa kali karena diubah
sebelum masuk ke DPR," kata Mahfud.

Setelah pemerintah mengirimkannya ke DPR, kata Mahfud, naskah UU Omnibus Law Cipta Kerja
tersebut juga sempat mengalami perubahan.

"Nah sesudah masuk ke DPR kan juga ada berubah, pasal 170 diubah, pasal ini diubah. Terus
berubah terus tapi panjang," kata Mahfud.

Namun demikian ia mempertanyakan kebenaran kabar yang menyebut UU tersebut berubah
isinya setelah DPR melakukan pengesahan di rapat paripurna.

Sejauh ini yang ia dengar adalah naskah tersebut hanya mengalami perubahan dari sisi teknis
misalnya jenis huruf atau spasi.

"Nah memang yang agak serius bagi saya, yang harus dijawab oleh DPR itu, sesudah palu
diketok, itu apa benar sudah berubah, atau hanya soal teknis. Yang saya dengar itu tidak
berubah. Jadi semula dicetak dengan font tertentu yang lebih besar, dengan spasi yang lebih
besar menjadi 1.035. Tapi sesudah fontnya dikecilkan menjadi 812 halaman. Benar apa tidak,
nanti kan bisa dicocokkan saja. Kan mestinya ada dokumen untuk mencocokkan itu," kata
Mahfud.

Mahfud menambahkan jika isi naskah tersebut mengalami perubahan setelah disahkan oleh DPR
dalam rapat Paripurna maka naskah UU tersebut menjadi cacat formal.

Lebih jauh, jika naskah UU tersebut mengalami cacat formal maka Mahkamah Konstitusi (MK)
bisa membatalkan UU tersebut.

Sebagai Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud pun menceritakan pengalamannya ketika
itu pernah membatalkan seluruh Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan.

Waktu itu, kata Mahfud, UU tersebut hanya diuji tiga pasal.

Namun karena formalitasnya salah dan bertentangan dengan konstitusi maka UU tersebut
dibatalkan seluruhnya.

171