Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

MASIH POLEMIK UU CIPTA KERJA: PERMINTAAN MUI DITOLAK, KRITIK
LEGISLATOR PKS DAN DEMOKRAT
Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja pada beberapa waktu lalu masih menjadi
perbincangan hangat hingga kini.

Sejumlah golongan menyatakan penolakan terhada[ berlakunya UU Cipta Kerja yang disebut
Omnibus Law itu.

Bahkan elemen buruh dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja pada
Kamis (8/10/2020).

Sementara mulai dari legislator PKS hingga Partai Demokrat memberikan kritik.

Hingga setuju dengan gagasan pembatalan UU Cipta Kerja melalui legislative review.

Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan isu naskah UU Cipta Kerja diubah
setelah disahkan.
Inilah fakta-fakta yang dirangkum Tribunnews.com terkait polemik UU Cipta Kerja :

1. Permintaan MUI Ditolak Presiden Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menggelar
pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat
(16/10/2020) sekitar pukul 10.00 WIB.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan pengurus MUI dipimpin oleh Wakil Ketua MUI Muhyiddin
Junaidi. Pada pertemuan tersebut, pengurus MUI menyampaikan ketidaksetujuan masyarakat
terutama umat Islam kepada UU Cipta Kerja .

"Buya Muhyidin Junaedi menyampaikan bahwa undang-undang Cilaka, atau sekarang Cipta Kerja
ini ditolak oleh umat dan berbagai elemen masyarakat dengan unjuk rasa," ungkap Wasekjen
MUI Najamudin Ramli dalam webinar 'Lintas Elemen Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, Serius?',
Sabtu (17/10/2020).

Berdasarkan hal tersebut, pengurus MUI mengusulkan agar Jokowi mencabut UU Cipta Kerja itu
dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).
Namun permintaan tersebut ditolak oleh Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut
mendorong agar MUI melakukan gugatan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"MUI meminta supaya presiden mengeluarkan Perpu di hadapan Pak Jokowi. Tapi pak Jokowi
menyatakan mungkin dia tidak bisa. Beliau mendorong kepada mahkamah konstitusi dan beliau
menjanjikan akan mengadopsi di aturan pemerintah," ucap Najamudin.

2. Anis PKS Beri Catatan Kritis Pemerintah menyebut UU Omnibus Law Cipta Kerja sebagai salah
satu prioritas transformasi utama, termasuk untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati memberikan beberapa catatan kritis tentang
hal ini.

Terutama mengenai seberapa besar UU Cipta Kerja ini dapat membantu ekonomi Indonesia pulih
setelah tertekan pandemi Covid-19.

Menurut Anis, Omnibus Law Cipta Kerja memiliki beberapa titik kelemahan.

"Pertama, kelemahan itu berawal dari minimnya penjelasan tentang arah RUU Omnibus Law
Cipta Kerja. Pemerintah menyebut 'perbaikan iklim investasi' namun tidak menerangkan secara

168