Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 165
ketenagakerjaan bagian ketujuh Pasal 46 A diatur mengenai program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan. Menurutnya, program tersebut tidak pernah diatur dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Padahal itu penting diberikan kepada pekerja yang
berdampak kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
13,3 JUTA WARGA INDONESIA BUTUH KERJA
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan ada sekitar 13,3 juta
orang membutuhkan pekerjaan di tengah pandemi Covid-19. Pandemi ini membuat beberapa
orang dirumahkan sampai kehilangan pekerjaan karena berbagai pembatasan aktivitas.
"Ada 13,3 juta masyarakat yang butuh kerja," ujarnya dalam acara Opening Ceremony Capital
Market Summit & Expo 2020, Senin (19/10/2020).
Selama pandemi aktivitas bisnis dibatasi sehingga keuangan perusahaan terganggu. Untuk bisa
survive , perusahaan melakukan beberapa langkah efisiensi dari mulai melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja ( PHK ) hingga pemotongan gaji pada karyawannya.
Akibatnya ada sekitar 2,1 juta yang terkena PHK. Sementara pekerja yang dirumahkan ada
sekitar 1,4 juta pekerja akibat adanya pandemi.
Belum lagi lanjut Airlangga, ada sekitar 6,9 juta masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan
atau pengangguran setiap tahunnya. Selain itu, hal tersebut juga belum termasuk dalam kategori
lulusan baru yang sebesar 2,92 juta orang.
"Pandemi covid menyebabkan 6,9 juta masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan yang
masuk dalam kategori pengangguran setiap tahun, dan anak muda yang baru lulus sebesar 2,92
juta," jelasnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra SUmber: Merdeka.com
Menaker Ida Pastikan UU Cipta Kerja Beri Jaminan Kehilangan Pekerjaan Akibat PHK
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memastikan keberadaan Undang-Undang
(UU) Cipta Kerja akan sangat membantu para pekerja atau buruh. Sebab, dalam klaster
ketenagakerjaan bagian ketujuh Pasal 46 A diatur mengenai program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan.
Menurutnya, program tersebut tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan
Nomor 13 Tahun 2003. Padahal itu penting diberikan kepada pekerja yang berdampak kena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Ini yang tidak kita jumpai dan tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Ketika seseorang mengalami PHK, maka dia membutuhkan sangu atau pesangon berupa cash
benefit," kata dia dalam video conference di Jakarta, Rabu (7/10).
Sebab itu, dengan adanya JKP di UU Cipta Kerja itu, korban PHK akan semakin mudah untuk
mendapatkan pekerjaan baru.
"Yang paling penting ketika orang di-PHK, yang dibutuhkan adalah akses penempatan pasar
kerja yang dimanage pemerintah. Sehingga kebutuhan dia ketika alami PHK akan mendapatkan
kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan baru," jelasnya.
164
