Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 175
SOAL POLEMIK UPAH MINIMUM 2021, LEGISLATOR PDIP : BELUM ADA KETETAPAN
RESMI
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan besaran
upah minimum 2021 kemungkinan besar sama dengan tahun 2020.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen
mengatakan hingga saat ini belum ada ketetapan resmi terkait UMP.
Gus Nabil, begitu dia disapa, menegaskan batas waktu penetapan UMP adalah 1 November 2020
mendatang.
"Saat ini belum ada ketetapan resmi terkait UMP. Batas waktu penetapan UMP sampai 1
November 2020. Jadi masih dalam proses sesuai dengan prosedur yang tepat," ujar Gus Nabil,
ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (19/10/2020).
Menurutnya, proses penetapan UMP juga tidak sederhana. Karena hal itu terkait dengan hukum
sekaligus mendengarkan aspirasi dari para pekerja dan pengusaha.
"Jadi untuk penetapan UMP memang harus win-win solution," kata dia.
Gus Nabil mengingatkan semua pihak bahwa sebelum ada penetapan resmi terkait UMP maka
hal itu belum bisa dipastikan.
Politikus asal Temanggung, Jawa Tengah itu mengatakan semuanya bisa berubah dalam
hitungan menit, maka lebih baik menunggu proses yang ada.
"Sebagai anggota Komisi IX, saya terus mendorong agar para pekerja bisa lebih sejahtera,
dengan fasilitas kesehatan, peningkatan skill, serta fasilitas gaji yang naik seiring dengan
kapasitas individu yang meningkat," kata Gus Nabil.
"Di sisi lain, pengusaha juga perlu mendapatkan iklim usaha yang aman, nyaman, serta didukung
karyawan yang produktif serta mendapat jaminan kesehatan yang baik," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
mengatakan, besaran upah minimum 2021 kemungkinan besar sama dengan tahun 2020.
Ia mengaku, hal itu yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan Nasional.
"Kalau usulan yang kami ketahui dari Dewan Pengupahan Nasional, itu mengusulkan di tahun
2021 itu upah minimumnya sama dengan 2020. Itu yang kami ketahui," kata Hariyadi dalam
konferensi pers UU Cipta Kerja, di gedung Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (15/10/2020).
Hariyadi mengatakan, penyesuaian atau kenaikan upah minimum 2021 tak bisa dilakukan
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
Pasalnya, dalam PP itu kenaikan tiap tahunnya dihitung dengan pertumbuhan ekonomi nasional,
dan inflasi.
174
