Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021
P. 104
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi
memastikan, dalam menyusunan aturan THR tersebut, pemerintah melibatkan unsur pengusaha
dan pekerja.
"Kita sedang mematangkan pilihan kebijakan yang akan diambil dengan mengkomunikasikan
dengan pihak-pihak pengusaha dan pekerja," kata dia kepada Liputan6.com di Jakarta, Sabtu
(3/4/2021).
Menurut Anwar, aturan terkait THR bagi pegawai swasta ini diharapkan terbit sebelum memasuki
bulan suci Ramadan. Dengan demikian, pengusaha bisa mempersiapkan THR bagi para
pekerjanya dengan lebih baik. "Tentunya apa yang disampaikan Pak Menko menjadi bahan
pertimbangan kami. Kita harapkan sebelum puasa (Ramadan) sudah bisa kita terbitkan (aturan
THR )," tutup dia.
Pemerintah melalui Kementerian Keternagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan aturan
terkait Tunjangan Hari Raya (THR) 2021. Kemnaker pun memastikan melibatkan unsur pekerja
dalam menyusunan aturan ini.
"Kita sedang mematangkan pilihan kebijakan yang akan diambil (terkait THR 2021)dengan
mengkomunikasikan dengan pihak-pihak pengusaha dan pekerja," kata Sekretaris Jenderal
(Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi kepada dikutip Senin
(5/4/2021).
Sementara itu, terkait keinginan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
agar pengusaha membayar THR 2021 ini secara penuh alias tidak dicicil, Anwar Sanusi
mengungkapkan apa yang menjadi keinginan Menko Airlangga akan tetap diperhatikan dalam
menyiapkan aturan THR Lebaran 2021 ini.
"Tentunya apa yang disampaikan Pak Menko (terkait THR) menjadi bahan pertimbangan kami,"
kata dia.
Aturan THR ini sendiri ditargetkan bisa diterbitkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. "Kita
harapkan sebelum puasa (Ramadan) sudah bisa kita terbitkan (aturan THR)," tutup dia.
103
