Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021
P. 109
KASUS KORUPSI JPS KEMNAKER DI BANYUMAS MASUKI PEMBERKASAN
Purwokerto - Penanganan kasus dugaan korupsi dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kementerian
Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memasuki tahap pemberkasan, kata
Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Sunarwan.
"Dua tersangka sudah ditetapkan, sekarang sudah pemberkasan, mungkin sebentar lagi sidang.
Masih pemberkasan di penyidik, belum diserahkan ke penuntut umum," katanya kepada
wartawan usai menjadi pembicara dalam Diskusi Panel "Mencari Vaksin Pandemi Korupsi 2021"
di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.
Hingga saat ini, menurut dia, belum ada tambahan tersangka lain karena berdasarkan alat bukti,
baru mengarah kepada AM (26) dan MT (37), warga Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok,
Banyumas, yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 16 Maret 2021.
Terkait dengan adanya kabar bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara kelompok
masyarakat dan kedua tersangka untuk bersama-sama mengelola dana JPS Kemnaker tersebut,
Kajari menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.
"Bukti-bukti mereka diminta. Namanya diminta 'kan beda dengan menyerahkan. Itu juga
berbeda dengan tujuan proposal dibuat," katanya.
Ia mencontohkan dalam proposal yang dibuat oleh kelompok masyarakat, ada yang berencana
menggunakan dana tersebut untuk bertani durian.
Dengan demikian, apa yang dilakukan kedua tersangka dengan meminta dana JPS Kemnaker
tersebut tidak sesuai dengan tujuan proposal yang dibuat oleh kelompok masyarakat.
"Jadi, tujuan ini (JPS Kemnaker, red.) adalah untuk menciptakan lapangan kerja di tengah
masyarakat karena pandemi. Tujuannya untuk pengangguran dan setengah menganggur
sebenarnya, sehingga mereka mempunyai lapangan pekerjaan dengan modal itu," katanya
menegaskan.
Akan tetapi, jika dana tersebut disatukan dan dialihkan ke tempat lain, kata dia, kelompok
masyarakat penerima program JPS Kemnaker sama saja tidak bekerja.
"Yang bekerja, ya, korporasi ini (usaha yang dikelola kedua tersangka, red.) sehingga tujuan
pemerintah tidak tercapai," katanya.
Dalam hal ini, kata dia, dana tersebut untuk membangun green house buah melon yang
direncanakan oleh kedua tersangka, sedangkan kelompok masyarakat penerima program JPS
Kemnaker hanya diberikan keuntungan jika usahanya untung.
Kajari mengatakan bahwa tujuan pemerintah memberikan program JPS tersebut juga dalam
rangka memberdayakan masyarakat dengan membuat wirausaha baru.
"Itu yang tak tercapai," katanya.
Terkait dengan pembuatan green house buah melon yang direncanakan oleh kedua tersangka,
dia mengatakan bahwa hal itu dikontrakkan kepada pihak ketiga yang mengerjakan
pekerjaannya.
"Setelah jadi, nanti akan dikelola siapa, juga belum jelas. Akan tetapi, pengelolanya bukan
kelompok tani (kelompok masyarakat, red.). Karena kelompok tani tersebar di seluruh
kabupaten, enggak mungkin dia di situ," katanya.
108
