Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021

Ida mengatakan pekerja yang menjadi peserta program JKP, lalu di kemudian hari terkena PHK,
maka berhak mendapatkan tiga manfaat, yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan
mengikuti pelatihan kerja.

"Manfaat bagi pekerja yang ter PHK dalam program JKP adalah uang tunai yang rinciannya 45
% dari upah untuk 3 bulan pertama, dan 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya, dan ini
diberikan paling lama 6 bulan," kata Menaker di Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI
dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (7/4/2021) di Jakarta.

Manfaat lainnya adalah akses informasi pasar kerja juga akan diberikan berupa layanan informasi
pasar kerja dan atau bimbingan jabatan dan dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar
kerja.

Manfaat ketiga, pelatihan kerja akan berbentuk pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan
melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, dan perusahaan.

Adapun persyaratan peserta program JKP, kata Menaker Ida adalah WNI yang telah
diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan
Presiden Nomor 109 tahun 2013.

Yaitu bagi usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP
dan JKM, kemudian untuk usaha kecil dan mikro, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada
program JKN, JKK, JHT, dan JKM.

"Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun, dan mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha baik kapasitasnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)," kata Ida Adapun sumber pembiayaan dari JKP yakni iuran
pemerintah pusat sebesar 0,22%, sumber pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan
Kecelakaan Kerja 0,14% dan Jaminan Kematian 0,10%, Ketentuan dasar perhitungan upah
adalah upah yg dilaporkan ke BPJS dengan batas upah sebesar 5 juta rupiah.
Ida juga menjelaskan terkait penerima program JKP, yang diatur yaitu pekerja yang mengalami
PHK sesuai dengan UU Cipta Kerja (Pasal 154A UU No. 11 Tahun 2020).

Bagi pekerja yang berkeinginan untuk bekerja kembali dan pekerja yang memiliki masa iur paling
sedikit 12 bulan dalam 24 bulan serta membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi
PHK .

Namun hal ini tidak berlaku untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap,
pensiun, dan meninggal dunia, Ida menegaskan pihaknya masih terus mematangkan
pelaksanaan program JKP dengan menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
yang menjadi aturan turunan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

"Dalam persiapan pelaksanaan program JKP, Kemnaker telah menyusun regulasi berupa
Permenaker, kemudian membangun sistem yang mengintegrasikan sistem Sisnaker dengan
Sistem BPJS Ketenagakerjaan serta integrasi data kepesertaan dengan Kemenko PMK. Kita juga
terus melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder terkait," kata Menaker Ida.

116