Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021
P. 121
Nah, besaran upah ini, mengacu pada upah yang diperoleh sebelumnya. Namun, dengan
ketentuan batas atas sebesar Rp5 juta. Sehingga, apabola ada korban PHKyangbergaji di atas
itu, maka nominal perhitungan akan tetap menggunakan Rp5 juta. Artinya, jika gaji Rp5 juta
maka tiga bulan pertama yang bersangkutan akan menerima Rp2,25 juta. Selanjurnya, Rpl,25
juta selama tiga bulan berikutnya.
Adapun sumber pembiayaan dari JKP, kata dia, berasal dari iuran pemerintah pusat sebesar 0,22
persen, sumber pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,14
persen dan Jaminan Kematian (JKM) 0,10 persen. Ketentuan dasar perhitungan upah ialah upah
yangdilaporkan ke BPJamsostek dengan batas upah sebesar Rp5 juta.
Ida juga menjelaskan terkait penerima program JKP sesuai dengan UU Cipta Kerja. Yakni,
pekerja berkeinginan untuk bekerja kembali, pekerja yang memiliki masa iur paling sedikit 12
bulan dalam 24 bulan serta membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.
Saat ini, lanjut dia, pihaknya terus mematangkan pelaksanaan program JKP ini dengan menyusun
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Per-menaker). Kemudian membangun sistemyang
mengintegrasikan sistem Sisnaker dengan Sistem BPJamsostek, serta integrasi data kepesertaan
dengan Kemenko PMK.
Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku, buruh
menolak program JKP yang dibuat pemerintah. Sebab, program JKP dinilai melanggar UU BPJS
yang tidak memperbolehkan adanya subsidi iuran antarprogram. Bila ini dilanggar, maka direksi
BPJamsostek bisa terkena pidana 8 tahun.
Selain itu, bila merujuk konvensi ILO, yang ada adalah program un employrnent insurance atau
asuransi pengangguran. Di mana, iurannya berasal dari peserta asuransi pengangguran, bukan
rekomposisi iuran JKK dan JKM.
"Dengan rekomposisi iuran tersebut, maka suatu saat benefit atas manfaat JKK dan JKM pasti
berkurang atau setidak-tidaknya stagnant," katanya.
Kemudian, kata dia, buruh bisa dirugikan karena tidak ada kepastian siistainable manfaat dari
program ini. Karena, bisa saja total iuran JKP tidak cukup lantaran hanya berasal dari rekomposisi
iuran saja. Bukan dikumpulkan dari iuran baru yang benar-benar dari peserta JKP sebagaimana
prinsip jaminan sosial.
Belum lagi, bila di masa pandemi ini terus terjadi PHK. "Program JKP ini hanya lip Service dan
akal-akalan agar buruh setuju omnibuslaw," ungkapnya, (mia/ jpg)
D Peserta merupakan WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai
penahapan kepesertaan dalam Perpres 109/2013.
a. usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan dalam JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM
b. usaha kecil dan mikro, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan
JKM.
B Belum berusia 54 tahun
El Mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha, baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
Q Mengalami PHK, kecuali PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau
meninggal dunia
120
