Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021
P. 118
Judul Kemnaker Diminta Evaluasi Keputusan Pemprov
Nama Media Riau Post
Newstrend BLK di Riau
Halaman/URL Pg16&15
Jurnalis NDA
Tanggal 2021-04-08 12:26:00
Ukuran 118x105mmk
Warna Warna
AD Value Rp 28.320.000
News Value Rp 141.600.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ade Hartati (Anggota Komisi V DPRD Riau) Jadi begini, dengan penyerahan aset serta
pengelolaan BLK oleh Pemprov ke pemerintah pusat menandakan ketidakmampuan Pemprov
dalam mengelola. Tapi, ketidak mampuan itu jangan dijadikan alasan untuk pengalihan
tanggungjawab kepada pusat
positive - Eddy M Yatim.(nda (Ketua Komisi V DPRD Riau) Sambil lalu pernah Kadisnaker
menyampaikan bahwa BLK Riau akan diserahkan kepada pusat
Ringkasan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah menyerahkan aset serta pengelolaan Balai Latihan
Kerja (BLK) Dumai dan Pekanbaru ke Kementerian Tenaga Kerja RI. Meski dijanjikan bakal lebih
baik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau tetap meminta keputusan Pemprov untuk
menyerahkan pengelolaan BLK dievaluasi.
KEMNAKER DIMINTA EVALUASI KEPUTUSAN PEMPROV
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah menyerahkan aset serta pengelolaan Balai Latihan
Kerja (BLK) Dumai dan Pekanbaru ke Kementerian Tenaga Kerja RI.
Meski dijanjikan bakal lebih baik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau tetap meminta
keputusan Pemprov untuk menyerahkan pengelolaan BLK dievaluasi.
Sebab, selain tanpa kajian yang matang dan proses persetujuan dari DPRD, ketidakmampuan
Pemprov dan BLK tidak bisa serta merta menjadi alasan untuk dialihkan ke pemerintah pusat.
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati kepada Riau Pos, usai melaksanakan
rapat bersama mitra terkait penyerahan aset serta pengelolaan BLK, Rabu (7/4).
117
