Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021

"Manfaat bagi pekerja yang terPHK dalam program JKP adalah uang tunai yang rinciannya 45
persen dari upah untuk 3 bulan pertama, dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya, dan
ini diberikan paling lama 6 bulan," kata Ida, dikutip dari keterangan resminya, Kamis (8/4/2021).

Manfaat lainnya adalah akses informasi pasar kerja juga akan diberikan berupa layanan informasi
pasar kerja dan atau bimbingan jabatan dan dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar
kerja.

Manfaat ketiga, pelatihan kerja akan berbentuk pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan
melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, dan perusahaan.

Persyaratan peserta program JKP adalah WNI yang telah ikutserta dalam program jaminan sosial
sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, yaitu untuk
usaha besar dan usaha menegah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP dan JKM.

Kemudian untuk usaha kecil dan mikro, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN,
JKK, JHT, dan JKM "Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun, dan mempunyai hubungan
kerja dengan pengusaha baik kapasitasnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)," kata Ida Adapun sumber pembiayaan dari JKP
yakni iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen, sumber pendanaan rekomposisi iuran
program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen, dan Jaminan Kematian 0,10 persen. Ketentuan
dasar perhitungan upah adalah upah yang dilaporkan ke BPJS dengan batas upah sebesar Rp5
juta.

Ida juga menjelaskan terkait penerima program JKP, yang diatur yaitu pekerja yang mengalami
PHK sesuai dengan UU Cipta Kerja (Pasal 154A UU No. 11 Tahun 2020), pekerja yang
berkeinginan untuk bekerja kembali dan pekerja yang memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan
dalam 24 bulan serta membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

Namun, hal ini tidak berlaku untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap,
pensiun, dan meninggal dunia.

Dalam kesempatan ini, Ida juga menjelaskan pihaknya terus mematangkan pelaksanaan
program JKP dengan menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menjadi
aturan turunan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

"Dalam persiapan pelaksanaan program JKP, Kemnaker telah menyusun regulasi berupa
Permenaker, kemudian membangun sistem yang mengintegrasikan sistem Sisnaker dengan
Sistem BPJS Ketenagakerjaan serta integrasi data kepesertaan dengan Kemenko PMK. Kita juga
terus melakukan sosialiasasi kepada semua stakeholder terkait," katanya.

130