Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021
P. 129
Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan pelatihan kerja. Selain itu, manfaat uang tunai dari JKP diberikan tiap bulan paling banyak
enam bulan upah.
Dengan ketentuan sebesar 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama. Selanjutnya akan
diberikan sebesar 25 persen dengan besaran upah pekerja/buruh tersebut sebesar Rp 5 juta
yang menjadi acuan batas atas upah.
Perusahaan yang tak daftarkan karyawannya dalam program JKP akan diberikan sanksi. Sanksi
tersebut mulai dari sanksi administratif hingga tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
Sementara itu, persyaratan peserta program JKP adalah WNI yang telah diikutsertakan dalam
program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109
tahun 2013, yaitu untuk usaha besar dan usaha menegah, diikutsertakan pada program JKN,
JKK, JHT, JP, dan JKM. Kemudian untuk usaha kecil dan mikro, diikutsertakan sekurang-
kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM.
Kemudian untuk usaha kecil dan mikro, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN,
JKK, JHT, dan JKM.
Adapun sumber pembiayaan dari JKP, yakni iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen, sumber
pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen dan Jaminan
Kematian 0,10 persen, serta ketentuan dasar perhitungan upah atau upah yang dilaporkan ke
BPJS dengan batas upah sebesar Rp 5 juta.
Sebagai informasi, cara daftar JKP dan syarat memperoleh manfaatnya tercantum dalam
Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP).
128
