Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021
P. 127
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan program tersebut diberi nama Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja atau buruh yang terkena PHK dalam Rapat Kerja
(Raker) dengan Komisi IX DPR RI dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (7/4/2021) di Jakarta.
"Pekerja yang menjadi peserta program JKP maka berhak mendapatkan tiga manfaat, yaitu uang
tunai, akses informasi pasar kerja, dan mengikuti pelatihan kerja," kata Menaker dalam
keterangan resmi, Kamis (8/4/2021).
Dia menuturkan manfaat bagi pekerja yang tekena PHK dalam program JKP uang tunai yang
rinciannya 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan
berikutnya. Bantuan tersebut diberikan paling lama 6 bulan.
Manfaat lainnya, kata Ida, akses informasi pasar kerja juga akan diberikan berupa layanan
informasi pasar kerja dan atau bimbingan jabatan dan dilakukan oleh pengantar kerja atau
petugas antar kerja.
"Manfaat ketiga, peserta JKP akan mendapat pelatihan kerja akan berbentuk pelatihan berbasis
kompetensi yang dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, dan
perusahaan," imbuhnya.
Menaker mengatakan persyaratan peserta program JKP, yaitu WNI yang telah diikutsertakan
dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor
109 tahun 2013.
Program ini diperuntukkan bagi usaha besar dan usaha menegah, diikutsertakan pada program
JKN, JKK, JHT, JP dan JKM. Kemudian untuk usaha kecil dan mikro, diikutsertakan sekurang-
kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM.
"Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun. Mereka mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha baik kapasitasnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu [PKWT] atau Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu [PKWTT]," kata Ida Adapun, Ida mengungkapkan sumber pembiayaan
dari JKP yakni iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen, sumber pendanaan rekomposisi
iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen, dan Jaminan Kematian 0,10 persen.
Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yg dilaporkan ke BPJS dengan batas upah
sebesar 5 juta rupiah.
Ida juga menjelaskan terkait penerima program JKP, yang diatur yaitu pekerja yang mengalami
PHK sesuai dengan UU Cipta Kerja (Pasal 154A UU No. 11 Tahun 2020), pekerja yang
berkeinginan untuk bekerja kembali dan pekerja yang memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan
dalam 24 bulan serta membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.
Namun, hal ini tidak berlaku untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap,
pensiun, dan meninggal dunia.
Ida menjelaskan pihaknya terus mematangkan pelaksanaan program JKP dengan menyusun
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menjadi aturan turunan Peraturan
Pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan.
Dalam persiapan pelaksanaan program JKP, Kemnaker telah menyusun regulasi berupa
Permenaker, kemudian membangun sistem yang mengintegrasikan sistem Sisnaker dengan
Sistem BPJS Ketenagakerjaan serta integrasi data kepesertaan dengan Kemenko PMK.
"Kita juga terus melakukan sosialiasasi kepada semua stakeholder terkait," katanya.
Sumber : bisnis.com.
126
