Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021

ini diberikan paling lama 6 bulan," kata Ida dalam keterangan pers diterima RRI.co.id, Kamis
(8/4/2021).
Manfaat lainnya, lanjut Ida, adalah akses informasi pasar kerja juga akan diberikan berupa
layanan informasi pasar kerja dan atau bimbingan jabatan, dan dilakukan oleh pengantar kerja
atau petugas antar kerja.

Manfaat ketiga, pelatihan kerja akan berbentuk pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan
melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, dan perusahaan.

Dikatakan, persyaratan peserta program JKP, adalah WNI yang telah diikutsertakan dalam
program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109
tahun 2013.

Yaitu untuk usaha besar dan usaha menegah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP
dan JKM, kemudian untuk usaha kecil dan mikro, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada
program JKN, JKK, JHT, dan JKM "Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun, dan mempunyai
hubungan kerja dengan pengusaha baik kapasitasnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)," kata Ida Adapun, sumber pembiayaan
dari JKP yakni iuran pemerintah pusat sebesar 0.22 persen, sumber pendanaan rekomposisi
iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0.14 persen, dan Jaminan Kematian 0.10 persen,
ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah dilaporkan ke BPJS dengan batas upah sebesar
Rp5 juta.

Ida menambahkan, terkait penerima program JKP, yang diatur yaitu pekerja mengalami PHK
sesuai dengan UU Cipta Kerja (Pasal 154A UU Nomor 11 Tahun 2020.

Selain itu, pekerja yang berkeinginan bekerja kembali dan pekerja yang memiliki masa iuran
paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, serta membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum
terjadi PHK. Namun, hal ini tidak berlaku untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat
total tetap, pensiun, dan meninggal dunia, Dalam kesempatan ini, Ida mengungkapkan, pihaknya
terus mematangkan pelaksanaan program JKP dengan menyusun Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menjadi aturan turunan Peraturan Pemerintah nomor 37
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

"Dalam persiapan pelaksanaan program JKP, Kemnaker telah menyusun regulasi berupa
Permenaker, kemudian membangun sistem yang mengintegrasikan sistem Sisnaker dengan
Sistem BPJS Ketenagakerjaan serta integrasi data kepesertaan dengan Kemenko PMK. Kita juga
terus melakukan sosialiasasi kepada semua stakeholder terkait," tuntasnya.

143