Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021

negative - Mucharom Ashadi (Kepala Unit Pelayanan Teknis BP2MI Provinsi DKI Jakarta) Jadi
calo mereka berbeda, 26 orang ini mungkin satu sama lain tidak saling mengenal. Nah ini
modusnya dari pelaku TPPO ini

Ringkasan

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencegah 26 orang tenaga kerja wanita
(TKW) ilegal asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ke luar negeri, Rabu malam. Kepala Unit Pelayanan
Teknis BP2MI Provinsi DKI Jakarta Mucharom Ashadi mengatakan 26 orang calon pekerja migran
Indonesia (PMI) tersebut ditangkap di lokasi penampungan sementara mereka, dalam
apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

BP2MI CEGAH 26 CALON TKW ILEGAL KELUAR NEGERI

Jakarta - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencegah 26 orang tenaga kerja
wanita (TKW) ilegal asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ke luar negeri, Rabu malam.

Kepala Unit Pelayanan Teknis BP2MI Provinsi DKI Jakarta Mucharom Ashadi mengatakan 26
orang calon pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut ditangkap di lokasi penampungan
sementara mereka, dalam apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Setelah kami kumpulkan, semua berjumlah 26 orang PMI yang mayoritas berasal dari Nusa
Tenggara Barat. Dari hasil wawancara singkat tadi, mereka mengaku akan diberangkatkan ke
negara-negara Timur Tengah seperti Bahrain, Arab Saudi, Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), dan
beberapa negara Timur Tengah lain," ujar Mucharom saat ditemui wartawan, di lokasi.

Mucharom mengatakan calon PMI tersebut disergap petugas setelah mendapat informasi dari
masyarakat bahwasanya ada sekumpulan orang di salah satu apartemen di Jakarta Utara.
Setelah dilakukan pendalaman, ternyata benar calon PMI tersebut dikumpulkan dalam tiga kamar
apartemen yang kapasitasnya masing-masing maksimal bisa diisi lima orang.

"Ternyata ditemukan ada di salah satu kamar sembilan orang (calon) PMI, di kamar yang
berbeda ditemukan 10 (calon) PMI. Total tiga kamar semuanya berisi (calon) PMI," kata
Mucharom.

Menurut Mucharom, sejak keluarnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor 250
Tahun 2015, penempatan PMI untuk negara Timur Tengah sebagai pekerja domestik atau rumah
tangga masih ada moratorium atau dengan kata lain, dilarang.

"Terkait dengan itu, ini kami sinyalir bahwasanya mereka akan dilakukan upaya tindak
perdagangan orang. Mereka dimobilisasi oleh orang yang nanti kita akan kejar ini pelakunya.
Kami bersinergi dengan teman-teman dari kepolisian, untuk mengejar siapa pelaku penempatan
di luar prosedur ini," kata Mucharom.

Dugaan itu bukan tanpa alasan, Mucharom menjelaskan bahwa di masa pandemi seperti saat ini
masih banyak negara-negara penempatan PMI yang sedang menutup diri (dari kunjungan PMI)
karena di negara tersebut juga mengalami masa pandemi.

Oleh karena itu, lanjutnya, BP2MI akan mencari tahu lebih lanjut apakah di negara-negara Timur
Tengah itu masih ada oknum yang menerima penempatan PMI secara ilegal.

152