Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021

Ringkasan

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Kesehatan
mengadakan pertemuan bilateral secara virtual dengan pihak Taiwan yaitu Ministry of the
Interior (MoI) dan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Indonesia (TETO), Kamis (8/4/2021).

COVID-19 BELUM HILANG, TAIWAN BELUM TERIMA PMI
Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Perdagangan, serta Kementerian
Kesehatan mengadakan pertemuan bilateral secara virtual dengan pihak Taiwan yaitu Ministry
of the Interior (MoI) dan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Indonesia (TETO), Kamis
(8/4/2021).

Kepala BP2MI Benny Rhamdani dan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar
Sanusi, hadir dalam pertemuan ini.

Benny menyatakan, dalam pertemuan tersebut membahas penundaan sementara penempatan
PMI ke Taiwan dan implementasi Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan
Biaya Penempatan.

Menurut Benny, pihak Taiwan secara tegas menyatakan bahwa penundaan sementara
penempatan PMI ke Taiwan adalah karena alasan Covid-19 di Indonesia, bukan karena alasan
yang lain.

Ada sekitar 6.000 CPMI yang saat ini tertunda keberangkatannya. "Sudah saya sampaikan pula
dalam pertemuan tadi bahwa Pemerintah Indonesia sangat serius dalam hal penanganan Covid-
19 di Indonesia, salah satunya dengan menjadi salah satu negara terdepan dalam pemberian
vaksin Covid-19 bagi penduduknya," jelas Benny.

Ia mengatakan, poin penting yang lain adalah terkait adanya salah satu penerbitan visa yaitu
Surat Pernyataan Biaya Penempatan Calon PMI ke Taiwan untuk pekerja perawat bayi/perawat
Jompo/penata laksana rumah tangga, pihak Taiwan menyatakan bahwa dokumen tersebut
bukan merupakan dokumen resmi atau telah terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab.
"Inilah yang menyebabkan adanya praktik overcharging sekitar Rp 33 juta yang sangat
memberatkan PMI. Surat ini sudah berlaku lama dan digunakan di lapangan. Tertulis di sini ada
agency fee senilai Rp 24-30 juta yang dibebankan kepada PMI dengan pemotongan gaji selama
3 tahun. Surat ini ditandatangani oleh 6 pihak, yakni perusahaan (PT), CPMI bersangkutan, pihak
perbankan (BNI), UPT BP2MI, agency dari Taiwan, dan user atau pengguna. Saya tidak akan
segan-segan menyeret pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan dokumen ini, saya akan
secara resmi meminta Bareskrim untuk melakukan investigasi, siapa saja yang terlibat dalam hal
ini," tegas Benny.

Menurut Benny, pihak Taiwan menyatakan tidak ada agency fee, namun itu merupakan jasa
perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada PMI yang sifatnya fleksibel. "Mengenai ini,
BP2MI akan serius dan membahas lebih lanjut dengan pihak Taiwan," kata dia.

Mengenai pembebasan biaya penempatan, Benny menyampaikan bahwa peraturan tersebut
merupakan bentuk tanggung jawab BP2MI terhadap UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia, khususnya pada Pasal 30 terkait pembebasan biaya penempatan bagi Calon
Pekerja Migran Indonesia.

78